oleh

Bila Hakim Sidang Praperadilan Polres Sidoarjo Profesional Kuasa Hukum Yakin Permohonannya Dikabulkan

PETASULTRA.COM – SIDOARJO. Tiga kuasa hukum Kukuh. P. A warga Dukuh Kupang Surabaya oleh yakni G. W. Thody SH., M.H, Evaristus Wilyanus. M. SH dan Ferdinandus Noe SH yang melakukan gugatan Praperadilan pada Polres Sidoarjo memasuki tahap kesimpulan. Senin (11/10/2021).

Berdasarkan bukti dan jawaban termohon menurut ketiganya tercatat jelas terdapat beberapa kesalahan seperti pada bukti T1 pada laporan Polisi No LPB/200/VI/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM TGL 18 JUNI 2021.

Dijelaskan pada bukti P-01, 02, 03 dan 06 tercatat dasar surat – Surat dari Pemohon adalah Laporan Polisi Nomor : LPB/200/VI/2021/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM Tanggal 18 JUNI 2021.

Penjelasan pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No 6 Tahun 2019 tentang penyidik tindak pidana dijelaskan laporan/pengaduan diterima pada Satker pengemban fungsi penyidikan pada tingkat Mabes Polri dan SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.

Kuasa Hukum menduga Termohon telah menerbitkan 2 laporan polisi. Dan pada laporan polisi dengan nomor LPB/200/VI/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM pada tanggal 18 Juni 2021 diduga dibuat tanpa melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Karena Termohon dianggap bukan pengemban fungsi pada tingkat Mabes Polri maka dugaan Termohon terbukti melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) PERKAP No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan.

Pada pasal 2 ayat (2) peraturan Makamah Agung No 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan menurut kuasa Hukum mengatur bahwa “pemeriksa praperadilan terhadap Permohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka bila hanya menilai dari aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

Pada hakekatnya dijelaskan alat bukti tidak ada pada tahap penyidikan apalagi tahap Penyelidikan dan Alat bukti hanya ada pada persidangan. Karena itu tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada saat perkara pokok masih dalam proses penyelidikan jelas salah secara formil karena pada tahap Penyelidikan memang belum ada alat bukti.

Baca Juga  Digugat Praperadilan Ini Dugaan Pasal Yang Dilanggar Polres Sidoarjo

Sebagaimana diketahui

KUHAP sendiri diketahui tidak mengatur definisi bukti permulaan yang cukup. Peraturan itu dijelaskan melalui keputusan bersama MAHKEJAPOL nomor KEP – 076/5.A/3/1984, No. Pol : KEP/04/III/1984 tentang peningkatan Koordinasi dalam penanganan perkara pidana dan PERKAP NOPOL : SKEP/1205/IX/2000 tentang pedoman admin penyidikan tindak pidana, dimana diatur bahwa “bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tidak pidana dengan mensyaratkan minimal 1 laporan Polisi ditambah dengan 1 alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 184 KUHAP.”

Mengacu pada aturan tersebut kuasa hukum mengatakan dari bukti T1 Termohon yakni laporan polisi tanpa melalui SPKT dan bukti laporan Polisi dengan SPKT seperti bukti P-01, 02, 03 dan 06 sehingga dalam perkara pokok perkara aquo adalah tidak sah, cacat hukum dan cacat prosedur karena dilakukan tanpa dasar hukum dan tidak sesuai prosedur dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka bukti permulaan yang cukup “TIDAK TERPENUHI” dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka pada permohonan aquo.

Bukti T2 menurut kuasa hukum berupa surat penyelidikan Nomor : SPRIN-LIDIK/1373/VI/RES.1.11/2021/SATRESKRIM Tanggal 30 Juni 2021. Dan pada bukti T3 laporan hasil Penyelidikan tertanggal 20 Juli 2021. Juga bukti T4 yakni laporan hasil gelar perkara awal pada tanggal 30 Juni 2021.

Disini diketahui Termohon menerbitkan surat perintah penyelidikan dan menggelarkan hasil penyelidikan pada hari dan tanggal yang sama. Sementara hasil penyelidikan yang seharusnya menjadi materi gelar baru ada dan dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2021 sehingga jelas ada dugaan rekayasa menentukan perkara pokok sebagai tindak pidana.

Bahwa putusan MK Nomor : 21/PUU/XII/2014 menyebutkan penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan bukan penyelidikan yang merupakan perampasan hak azasi manusia. Karena itu harus ditafsir penting dan perlu adanya pengawas internal maupun external Setiap proses penetapan tersangka. Untuk itu perlu kehadiran semua pihak terkait maupun pemohon tetapi dalam perkara tersebut Termohon abaikan itu. Ini adalah bentuk tindak kesewebangan Termohon.

Baca Juga  KARYA ALUMINIUM Telah Hadir Di Kota Kendari ,Berbagai Model Dan Harga Terjangkau

Pada bukti T5 Termohon mengakui memang benar telah menerbitkan surat perintah penyidikan pada saat Termohon sedang melakukan Penyelidikan dan bukti T6 membuktikan Termohon telah menerbitkan 2 kali SPRINDIK yaitu :


1 SPRINDIK NOomor : SPRIN-SIDIK/248/VII/RES.1.11/2021/SATRESKRIM, 26 Juli 2021 pada saat perkara masih dalam proses penyelidikan.

  1. Surat SPRINDIK Nomor : SPRIN-SIDIK/248.A/IX/RES.1.11/2021/SATRESKRIM tanggal 6 September 2021.
    Dari fakta tersebut diatas asumsi Pemohon semula bahwa adanya dugaan menargetkan terlapor menjadi tersangka terjawab.

Bukti T7 adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/248/VII/RES.1.11/SATRESKRIM Tanggal 26 Juni 2021 menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah menerbitkan SPDP pada saat perkara pokok masih dalam status Penyelidikan.

Pada pasal 109 ayat (1) KUHAP menjelaskan dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan, bukan Penyelidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak Pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut Umum (SPDP).

Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 menjelaskan Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulai nya Penyidikan, bukan Penyelidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Pada bukti T32, 33, 34 tentang laporan hasil gelar Perkara tanggal 15 September 2021 penetapan Tersangka dan Pengiriman Surat Penetapan Tersangka dilakukan pada hari dan tanggal yang sama tetapi faktanya Pemohon maupun kuasa Hukum tidak pernah mengetahui aktifitas Termohon sehingga kuat dugaan bukti tersebut dibuat untuk memenuhi tuntutan bukti Pemohon.

Sementara pada Pasal. 14 ayat (2) huruf d PERKAP Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidik tindak Pidana mengatur bahwa SPDP paling sedikit memuat indentitas tersangka. Dalam perkara ini gelar perkara dilaksanakan 15 September 2021 SPDP sendiri diterbitkan 26 Juli 2021 lalu timbul pertanyaan bagaimana indentitas yang dimuat dalam SPDP tertanggal 26 Juli 2021.

Baca Juga  4 Perusahan Tambang Di Konut Di Duga IUP KADALUARSA AMPUH SULTRA : DINAS ESDM BLOKIR !!!

Sementara menanggapi jawaban Termohon halaman 7 Nomor 16 mengatakan pada intinya UD Dian Jaya adalah milik pemohon Kukuh P. A. dimana Kukuh tidak memiliki legalitas usaha apapun (SIUP, TDP, NPWP) sehingga unsur pasal 378 KUHP terpenuhi untuk ditetapkan sebagai Tersangka. Sedangkan dalil Pemohon Nomor 1 menjelaskan garam merk SIP Unicham Candi Indonesia atas permintaan saudara Yohanes Hartanto (Jono) dengan menggunakan nama dagang Dian Jaya. Jadi UD Dian Jaya bukan milik Kukuh atau Pemohon tetapi nama dagang itu digunakan saudara Jono selaku Sales U.C.I agar dapat mengirimkan garam ke Pemohon.

Dalam hal Ini semakin menguatkan dugaan dalam perkara pokok Termohon telah dengan sengaja merekayasa merubah fakta UD Dian Jaya menjadi nama dagang milik Pemohon yang tak memiliki dokumen SIUP, TDP, NPWP agar bisa memiliki unsur pasal 378 KUHP/372 KUHP sehingga dapat menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Dengan dasar fakta tersebut kemudian fakta menunjukan hal itu adalah tidak benar dan hasil rekayasa belaka maka sebaliknya unsur pasal 378 KUHP dan pasal 382 KUHP untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka dalam perkara pokok atas permohonan Aquo karena memang UD Dian Jaya bukan merk dagang milik Pemohon.

Dalam kesimpulan ini harapan dari kuasa Hukum Pemohon agar Hakim Tunggal Leba Max Nandoko Rohingya SH. yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut benar – benar Profesional agar memutuskan putusan yang seadil – adilnya berdasarkan fakta hukum yang terjadi pada proses persidangan sehingga terwujudnya rasa keadilan dan tidak mentoleril pelanggaran Hak Azasi Pemohon oleh Termohon melalui penetapan sebagai Tersangka berdasarkan fakta hukum yang tidak benar.

Dalam hal ini Kuasa Hukum sangat yakin tidak ada peluang Hakim untuk menolak permohonan Praperadilan ini bila merujuk dari bukti – bukti yang ada. (Juliman)

Komentar

News Feed