oleh

Dugaan Korupsi Dinas BPKAD Mangkal di Kejati Sultra, ACW: Seperti Hilang Ditelan Bumi

PETASULTRA.COM, KENDARI – Dugaan Korupsi pemotongan bunga deposito yang menyeret nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali disoroti oleh Anoa Corruption Watch (ACW) yang mangkal dimeja hukum., Senin, 21/06/2021

Sorotan tersebut datang dari Habrianto, Ketua Umum ACW yang mengatakan bahwa dugaan korupsi Dinas BPKAD Sultra yang di proses oleh Kejaksaan Tinggi Sultra menurutnya kasus tersebut hilang di telan bumi.

“Dugaan korupsi pemotongan bunga deposito yang diduga dilakukan oleh Kepala (BPKAD Sultra) Hj. Isma telah berjalan satu tahun delapan bulan, tetapi ironisnya sampai hari ini penanganan kasus tersebut seakan hilang ditelan bumi”. Ucapnya melalui release yang diterima awak media ini, Senin (21/6/2021).

Ia, dugaan korupsi pemotongan bunga deposito ini sudah satu tahun delapan bulan lamanya sejak dilaporkan ke Kejati Sultra, tetapi yang menjadi pertanyaan kami hari ini mengapa kasus tersebut mandek dan tidak sampai pada penetapan tersangkah, sementara pada bulan Oktober 2019 sudah sampai tahap penyelidikan. tambahnya

Baca Juga  Jalan Provinsi Motaha-Lambuya-Landoono Rusak Parah,Truk Bermuatan Puluhan Ton Tertanam

Dugaan korupsi tersebut merupakan dana deposito dari tiga Bank umum sebesar Rp. 205 Milyar, diantaranya pada Bank BNI Rp. 70 Milyar, BRI Rp. 80 Milyar dan Bank Mandiri Rp. 55 Milyar, dengan bunga masing-masing 7 % atau kurang lebih Rp. 47 Milyar. Namun Berdasarkan Hasil Audit BPK Sultra terdapat selisih yang disetortkan oleh BPKAD Sultra ke kas daerah, yaitu dari 7 % bunga deposito diketahui hanya 2 % yang masuk ke kas daerah Rp. 13,02 Milyar dan Rp. 34,44 Milyar yakni 5 % nya diduga mengalir ke rekening oknum.

Untuk itu, pihaknya akan segera mengadukan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan meminta Kejagung RI untuk Supervisi kasus yang ditangani oleh Kejati Sultra yang dinilai lambat dan terkesan mengistimewakan Kepala BPKAD Sultra.

Selain meminta Kejagung RI untuk Supervisi kasus tersebut, kami juga akan mendesak Kejagung RI untuk segera mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra yang kami nilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang 1945. tutupnya

Baca Juga  GEMPUR Sarankan Pemerhati Pilkada Konut Untuk Bisa Membedakan Silaturahmi Dengan Kampanye

Komentar

News Feed