PETASULTRA.COM – JAKARTA. Wacana dari Presiden Joko Widodo mengenai pemindahan Ibukota Jakarta ke Kalimantan akhirnya mendapat tanggapan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam hal ini Anggota Dewan mengkritik Pemerintah agar tidak menghamburkan uang negara dengan memindahkan Ibukota DKI Jakarta ke Kalimantan. Pasalnya biayanya dianggap sangat besar untuk merealisasikan hal tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo menyampaikan, “Ini mohon jadi suatu pertimbangan, jangan sampai ada pemborosan biaya, semoga bisa dikaji lebih mendalam oleh pemerintah,” ujar Selasa (20/08/2019).
Pemerintah perlu melihat infrastruktur, khususnya transportasi di kawasan calon Ibukota apa cukup memadai diharap Pemerintah lebih memprioritaskan masalah harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih mahal, “Kebutuhan pangan kita sekarang ini harga – harga komoditas jauh lebih mahal daripada yang ada di Arab Saudi,” terangnya.
Dicontohkan harga cabai di Arab Saudi lebih murah 50 persen dibandingkan di Indonesia juga harga bawang, masalah listrik yang dinilai masih mahal lalu air bersih ke seluruh kawasan di dalam negeri, “Ini kebutuhan pokok yang harus direalisasikan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemindahan Ibukota,” jelas dia.
Emil Salim mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Indonesia keenam SBY juga pernah mengkritik tentang anggaran yang digunakan untuk pemindahan Ibukota bisa digunakan untuk hal lain seperti pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.
“Kalau Rp 466 triliun kita gunakan untuk membangun Ibukota, maka Rp 466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya,” ucap Emil seperti dikutip cnn.
Diketahui, pemerintah menghitung kebutuhan dana untuk memindahkan Ibukota sebesar Rp 466 triliun. Namun, dana yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 93 triliun, sedangkan sisanya dari kerja sama dengan swasta.
Dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Pemerintah belum mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan Ibukota baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, “Pemindahan ibu kota tidak masuk RAPBN karena masih dalam proses perencanaan. Itu bergantung desain akhir,” pungkasnya. (Red/*)
