oleh

Ada Indikasi Kokalingkong Pembangunan SUTET di Kecamatan Angata

PETASULTRA.COM, KONSEL- Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Memunculkan berbagai masalah di masyarakat. Jum’at, 04/06/2021

Salah satunya terkait konpensasi masyarakat yang melibatkan pemerintah desa setempat.

“Ada banyak persoalan yang saya duga keras telah menabrak undang-undang. Salah satunya pembangunan SUTET di wilayah sengketa antara PT.MS dan masyarakat yang belum terselesaikan. Namun faktanya sudah ada ganti rugi tanaman dan tanah yang jelas hal itu tidak di benarkan,”ungkap Sarwan Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih.

Lanjut dia, terlebih lagi adanya pembuatan alas hak oleh pemerintah desa, seperti SKT tanah. Menurut dia, melanggar undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960,PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Ia juga mengatakan, adanya kerja sama antara oknum pemerintah desa, pendamping PLN, dan penanggung jawab lapangan pembangunan SUTET diduga ada Kokalingkong.

“Saya menduga keras adanya kerja sama yang masif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu di buktikan salah satu titik dengan nomor kordinat 133 dibayarkan konvensasi tanaman Oleh pihak PLN dengan kisaran RP 11 juta. Padahal tanaman tersebut, tidak masuk dalam areal tapak maupun lintasan dan timpahan SUTET. Namun ironisnya tiba-tiba cair, mengingat syarat pencairan konvensasi harus ada SKT dari pihak pemerintah desa. Dan saya menduga ada data rekayasa jumlah tanaman tumbuh yang di konvensasi ,”tutupnya

Baca Juga  Ketua TP-PKK Konsel Kukuhkan PKK Kecamatan Tinanggea Sekaligus Bagikan 350 Paket Sembako

Sementara itu, Kepala Humas PT MS (Marketindo Selaras), Sartin SH menyampaikan, ada 9 titik SUTET yang masuk wilayah sengketa antara PT MS dan juga masyarakat.

Karena itu, pihaknya tidak akan segan-segan menuntut ke jalur hukum, apabila ada oknum yang mencoba bermain-main dengan melakukan transaksi penjualan kepada PLN.

“Saya pastikan pihak PT. MS akan melakukan tindakan keras, lewat upaya hukum jika ada oknum yang mencoba melakukan transaksi konpensasi di wilayah PT MS,”ujar Sartin, yang dihubungi melalui telepon selulernya.

Komentar

News Feed