PETASULTRA.COM – LAMONGAN. Beberapa petani tambak di wilayah Jawa Timur baru – baru ini mendapat panggilan dari pihak Kepolisian Polda Jawa Timur dengan tuduhan tak memiliki izin dalam pekerjaan mereka dalam kegiatan tambak, hal itu akhirnya sangat ditentang khususnya petambak di pantai utara Kabupaten Lamongan yang keberatan memenuhi perijinan khususnya petambak budidaya ikan kerapu, udang vanami, Ikan Kakap Bakau.
Pada kesempatannya dihadapan Menteri KKP Edy Prabowo yang berkunjung di Kampung Kerapu, Desa Labuhan, Kecamatan Berondong, Kabupaten Lamongan Rabu (08/07) juga didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Lamongan Fadeli serta staf khusus Presiden bidang Infrastruktur Ali Muchtar Ngabalin perwakilan petambak menyampaikan keberatan tersebut.
Mas’ud Ketua Aliansi Petani Tambak Pantai Utara (ALPATARA) yang baru saja di bentuk sebagai wadah untuk penyaluran aspirasi para petambak di Pantai utara Lamongan menyampaikan keberatannya pada Menteri KKP karena ada 21 perijinan yang harus dipenuhi oleh para Petambak diantaranya SIUP (surat izin usaha perikanan), Surat Izin Penggunaan Air Permukaan (SIPAP) dan surat Izin Pemanfaatan Air Laut (SIPA) dan izin – izin lainnya yang menjerat petani tambak di pantai utara kabupaten lamongan.
Diketahui selama melakukan kegiatan tambak tak pernah terjadi masalah dengan kegiatan budidaya ikan kerapu, udang vanami, bandeng dan lainnya sehingga maksud dan tujuan perijinan, bagaimana proses perijinannya tak pernah diketahui para petambak sebab tak pernah ada sosialisasi mengenai perijinan yang harus di penuhi oleh Petambak budidaya.
Para petambak saat ini mengaku kebingungan dan khawatir pada kelanjutan satu – satunya mata pencaharian mereka yang bisa sewaktu – waktu dipermasalahkan pihak kepolisian karena tuduhan atas pelanggaran Izin pemanfaatan air permukan dan izin pemanfatan air laut, “kalau para petambak tidak boleh menggunakan air laut bendung saja air laut tersebut supaya tidak masuk dalam petak – petak tambak kami” kata Mas’ud saat mengungkapkan hal tersebut dihadapan Menteri KKP dan jajarannya.
Mas’ud melanjutkan, “ada beberapa petambak di Desa Labuhan, Brengkok, Kecamatan Brondong dan di desa Kandang Semangkon salah satunya adalah saya sebagai petambak budidaya Ikan kerapu di pangil oleh Direktorat Kriminal Khusus, unit IV Tipidter Polda Jawa Timur atas dugaan pelanggaran tindak pidana perikanan dan atau pemanfaatan sumber daya air dan atau pengelolaan wilayah peisir dan pulau – pulau kecil” ungkapnya.
Tak hanya Polda Jawa Timur petambak bahkan sering berurusan dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kasubdit GAKKUM yang sering memeinta keterangan atas dugaan perkara tindak pidana pembudidayaan di bidang perikanan tanpa dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam UU No 31 th 2004 tentang perikanan dan atau UU No 32 th 2009 tentang perlindungan dan pemanfaatan lingungan hidup.
Ketua ALPATARA yang mewakili para petambak di Pantai utara Lamongan ini menyampaikan kepada Menteri KKP agar perijinan bagi petani tambak budidaya yang di kelola oleh masyarakat lokal disederhanakan dan dipermudah, tak lupa pengurus Aliansi Petani Indonesia ini meminta agar melakukan perlindungan dan permberdayaan bagi para petambak, meminta perizinan seperti SIPA, SIPAP dan izin mengenai pembuangan limbah bagi petambak dan izin – izin lainnya yang tidak mampu dilakukan oleh petambak dan menjerat mereka agar dihapus.
Mas’ud meminta, “izin yang tidak mampu dipenuhi oleh petambak yang akan menjerat kami semua akan berdampak pada keberlangsungan usaha budidaya ikan di Lamongan agar dihapus, kalau kami tidak mampu memenuhi izin yang ditetapkan oleh Pemerintah kami akan kena pidana. Sehingga para petambak tidak bisa lagi atau takut menjalankan usaha budidaya lagi, maka lebih baik kami semua jadi TKI dan TKW saja,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini Menteri KKP berjanji akan menyederhanakan perijinan bagi petambak budidaya, “saya Menteri KKP meminta kepada jajaran Kepolisian agar tidak melakukan pendekatan pidana kepada para petambak, saya meminta pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan kemanusian dan pembinaan dalam rangka melakukan tindakan preventif supaya petambak tidak melanggar peraturan yang ada,” pesannya.
Edy menambahkan Kementerian KKP dan KAPOLRI telah sepakat harus mengedepankan aspek kemanusian dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh para petambak budidaya dalam mejalankan aktifitas usahanya, Kamis (09/07/2020). (Red)