PETASULTRA.COM – MUNA. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kelautan dan Perikanan, La Halisi, menyebut tidak benar serta membantah keras jika kepulangan 22 siswanya yang usai melakukan praktek kerja industri di daerah Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tanpa adanya peran penting Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muna.
Sebelum menjelaskan, La Halisi terlebih dulu memohon maaf atas kesalahan pernyataannya disejumlah media daring beberapa waktu lalu, yang tidak menjelaskan secara detail bagaimana peran Pemkab Muna, sehingga para siswanya yang sempat terjebak selama tiga pekan dapat keluar dari Pemberlakukan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemkab Pati, Jateng, saat itu.
Ia menjelaskan, pada (12/3/2020) lalu, telah berkoordinasi langsung kepada Bupati Muna, Laode Muh. Rusman Emba, ST, terkait kondisi para siswanya agar dapat keluar dari PSBB di Juwana, karena saat itu pihaknya tidak dapat memulangkan sendiri para siswa.
“Saat itu bertepatan bapak Bupati Muna sedang mengikuti Video Confrens bersama Gubernur Sultra diruang rapat Rujab Galampano, dimana pak Bupati langsung meminta dukungan kepada Gubernur agar para siswanya yang terjebak PSBB di Juwana, bisa keluar dan menempati mes pemrov yang berada di Surabaya,” jelasnya pada PetaSultra.Com, Sabtu (23/5/2020).
Menurutnya, Pemkab Muna melalui Dinas Kominfo serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Muna, saat itu juga telah mengambil langkah dengan berkoordinasi bersama Pemkab Pati dan Perwakilan Pemrov Sultra di Surabaya, sehingga para siswanya dapat meninggalkan Juwana.
Selanjutnya diberangkatkan ke Surabaya dan menginap sementara di mes Pemrov Sultra.
“Saya yakin kalau bukan peran penting dari Pemkab Muna, siswa saya masih terjebak dalam penerapan PSBB di Juwana, dimana kondisi siswa saya saat itu sudah tidak memiliki uang. Jadi tidak benar informasi yang beredar apalagi menyebut pak Bupati tidak perduli akan kepulangan siswa-siswa saya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Halisi mengatakan, saat itu Bupati Muna juga telah menyanggupi untuk kepulangan 22 siswanya dari Surabaya menuju Raha menggunakan pesawat atau PELNI, namun saat itu tidak adanya jadwal keberangkatan dari kedua transporasi tersebut akibat dampak Covid-19.
“Jadi pak Bupati saat itu meminta saya bersabar untuk dicarikan solusi dan saya diminta untuk berkordinasi dengan Kadis Kominfo sebagai delegasi Pemkab Muna yang mengurus kepulangan para siswa saya,” terangnya.
Halisi mengakui, selama empat hari menginap di mes Pemprov Sultra, siswanya yang mengeluh sudah tidak memiliki uang, membuat dirinya khawatir dan berusaha berkoordinasi dengan kadis Kominfo saat itu, namun berkali-kali dihubungi melalui telepon genggamnya terjadi mis komunikasi.
“Jadi saat itu salah satu guru yang bangun komunikasi agar segera dimediasikan kembali ketemu pak Bupati tapi terjadi mis komunikasi dengan kadis kominfo, saya yakin justru pak Bupati tidak mengetahui kondisi ini karena adanya mis komunikasi,” terangnya.
Sementara itu Kadis Kominfo Muna, Dahlan Kalega mengakui, memang dihubungi oleh salah seorang guru dari perwalian SMKS Kelautan agar dimediasikan dapat bertemu Bupati soal kepulangan para siswanya dari Surabaya-Raha.
Namun saat itu, dirinya menyampaikan jika Bupati Muna sedang berada diluar daerah dan terkait anggaran kepulangan para siswa dirinya akan segera koordinasikan saat Bupati Muna kembali.
“Tapi saat saya coba hubungi pak Bupati tentang kepulangan para siswa, saya langsung dapat informasi dari perwakilan pemrpov sultra di Surabaya kalau siswa sudah berada meneju pulang menggunakan kapal barang,” ungkapnya.
Penulis: Arto Rasyid
