oleh

Diskusi Bimtek Kemen PPPA Hasilkan Solusi Penyelesaian Masalah Dtanah Papua

PETASULTRA.COM – JAYAPURA. Diskusi panel Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembangunan dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Pendekatan Adat, Agama, dan Pemerintah di Jayapura. Disini mengemuka sejumlah masalah yang dialami perempuan dan anak di wilayah Papua dan Papua Barat.

Deputi Kesetaraan Gender Kemen PPPA Agustina Erni menjelaskan, “Di setiap wilayah, setiap daerah memiliki permasalahan terkait perempuan dan anak. Namun yang terpenting adalah upaya kita menemukan solusi dan menyelesaikannya bersama,” ujarnya pada penutupan bimtek Jumat (02/08/2019).

Ditambahkan Agustina Erni melalui bimtek Kemen PPPA ingin mengembangkan pemahaman tentang pentingnya perempuan dan anak untuk pembangunan di Tanah Papua, serta memunculkan sinergi kerjasama dan kolaborasi satu batu tiga tungku (adat, agama, pemerintah).

Peserta Bimtek Kemen PPPA Papua.

Disini peserta bimtek membentuk kesepakatan berupa rekomendasi dan rencana aksi dengan perspektif adat, agama dan pemerintah. Misalnya, pada wilayah adat Doberay yang memiliki permasalahan sosial anak, menyusun rencana pembentukan forum komunikasi bersama, sebagai wadah menyelesaikan berbagai masalah dan ruang sinergi lintas pihak.

Baca Juga  Ini Berbagai Upaya Yang Dilakukan Kemen PPPA Lindungi Pekerja Perempuan

Sedang di wilayah adat Bomberai, isu perselingkuhan jadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. “Rekomendasi kami dari wilayah adat Bomberai, tokoh agama perlu melakukan pembinaan dan pembekalan pra nikah, serta melakukan sosialisasi Undang – Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak),” ujar seorang peserta asal Kabupaten Fak Fak pada diskusi panel.

Selama ini tokoh adat, agama, dan pemerintah memang belum pernah duduk bersama secara komprehensif membahas isu perempuan dan anak, “Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melahirkan generasi emas Papua. Bukan hanya pemerintah, lembaga adat dan lembaga agama juga bertanggung jawab. Kedepan, kami berharap penguatan kapasitas dan pendampingan bagi kami Satu Tungku Tiga Batu demi kesetaraan dan keadilan gender di Tanah Papua,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua, Anneke Rawar pad acara penutupan bimtek. (Red)

Komentar

News Feed