PETASULTRA.COM – SURABAYA. Masa kampanye pemilihan, baik Presiden, DPR dan DPD telah dimulai sejak beberap bulan lalu, tetapi dinamika politik uang (Money Politic) sepertinya tak luput dari masa pemilihan umum lima tahun sekali ini.
Kebiasaan sebagian masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dan memilih kontestan tertentu bila diberi imbalan dan memanfaatkan momen dalam masa kampanye untuk melakukan transaksi politik dengan mempergunakan alasan tertentu yang pada akhirnya akan memberatkan kontestan kampanye.
Dihadapan warga Desa Kebon Singkep Kecamatan Gedangan bersama Laksda TNI (Purn) Ir. Yuhastihar, MM caleg DPR-RI dari PDIP nomor urut 3 dapil I (Surabaya-Sidoarjo), Sentot Heru Prasetyo, SE, Caleg DPRD II Sidoarjo dari PDIP nomor urut 4 dapil VI (Kec. Gedangan dan Waru) menyampaikan hal itu Sabtu (16/02/2019).
Sentot bahkan mengatakan “Pilih mana, sekarang menerima uang lima puluh ribu, tapi desa tetap terendam banjir atau tidak menerima uang, namun desa aman dari banjir,” tanya Sentot kepada warga Desa Kebon Singkep.
Senada dengan Sentot, Laksda (P) Yuhastihar berpendapat, “hendaknya masyarakat bertindak dengan bijak agar tidak terjebak yang akhirnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Karena jika itu terjadi dan terus terjadi, sampai kapan pun arti dari demokrasi yang sebenarnya tidak akan tercapai.”
“Jika kita kaji lebih dalam bahwa, demokrasi itu bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan kita wajib memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa politik uang itu adalah keliru,” tutup Laksda (P) Yuhastihar.
[artikel number=5 tag=”gk”]
Diketahui isu kruasial di Desa Kebon Singkep selalu dilanda banjir saat musim hujan, dan sulit terselesaikan bila mengandalkan dana desa untuk mengatasi banjir, diperlukan campur tangan Pemerintah dalam hal ini Caleg yang amanah yang dapat membantu penyelesaian masalah ini. (Red/*)
