oleh

30 Kades di konkep akan dilaporkan atas Penyalahgunaan Dana desa

PETASULTRA.COM,. Konkep — Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara akan laporkan kurang lebih 30 Kepala Desa di kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggar (Sultra) Atas Duga’an Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) minggu 17/07/2022

Deviasi Investigasi JPKP Nasional Sultra Rahmat Taslim S.H menyampaikan ,bahwa pihaknya akan melakukan pelaporan terhadap 30 Kades tersebut karena berdasarkan hasil tinjauan lapangan beberapa kepala desa tidak proporsional dan terindikasi melakukan tindakan KKN dalam mengelola anggaran dana desa priode anggaran tahun 2018 sampai tahun 2021

“kami sudah kantongi data lapangan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut mulai dari kegiatan pengadaan, pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan sampai pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak terealisasi secara merata dan terkesan ada tebang pilih dalam realisasinya serta anggaran dana Covid 19 yang di dialokasikan melalui dana desa. “Pungkasnya

selain telah mengantongi berkas atau data awal sebagai bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk mempresur oknum-oknum kades di Konawe Kepulauan Rahmat juga menyebut beberapa kepala desa terindikasi korupsi.

“dari tiga puluh desa yang akan saya laporkan beberapa diantaranya adalah Kades Desa Dimba, Pu’urau, Kec. wawoni’i Timur Laut. Desa Sukarela, Bahaba Kec. Wawoni’i Tenggara, Desa Tongalere, Wawoni’i Utara, Matan kades Lapulu Kec. Wawoni’i Timur dan Desa Wawouso Baru Kec. Wawonii Selatan”.bebernya

Disisi lain Ketua DPD Jaringan Pendampingan Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional , Woroagi Agima Menegaskan, Bahwa Dalam Waktu Dekat Ini JPKP Nasional akan segera Melaporkan Kasus tersebut pada penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

“dalam waktu dekat ini kami akan segera melakukan polaporan tersebut di kejasaan tinggi Sulawesi tenggara jadi saya harap ketika laporan kami masuk agar pihak kejaksaan tinggi serius dalam mempresur kasus tersebut karna ini menyangkut kredibilitas kejaksaan tinggi”. Tutupnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.