oleh

Tabrak Berita Acara, Oldi : Titik Koordinat Tidak Bisa di Jadikan Acuan

PETASULTRA.COM,.Kendari-Pembangunan jalan hauling PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang berada di Desa Sangi-sangi, Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan diduga tabrak Berita acara. Kamis 16/06/2022

Pasalnya pembangunan jalan hounling tersebut dikabarkan menggunakan jalan warga yang sudah pernah di dudukan dengan pihak Perusahaan dan pemerintah kecamatan untuk tidak ada aktivitas di lahan yang dimaksud.

Namun, belakang ini pihak perusahaan justru mengingkari kesepakatan itu, dan tetap melakukan aktivitas pembangunan jalan hounling.

Menyikapi Hal itu, Oldi Selaku Kuasa Hukum pemilik lahan mengaku bahwa berdasarkan surat kepemilikan tanah (SKT) tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sangi-sangi dan Pemerintah Kecamatan Laonti lahan yang saat ini dikerjakan PT GMS merupakan lahan milik kliennya.

” Pada tanggal(11/12/ 2021) yang lalu, persoalan ini sudah di dudukan bersama antara para pihak seperti Humas PT GMS Airin, Camat Laonti Palaki, Kapolsek Laonti sebelumnya, dari hasil itu di tuangkan dalam berita acara kesepakatan bahwa pihak PT GMS sepakat tidak akan melakukan aktivitas di lahan yang belum di bebaskan dan yang bersengketa,”

Baca Juga  Di Nilai Tidak Konsisten Mitra Koptan Konut Tarik Diri Dari Kemitraan.

Hal itu juga, pernah disampaikan oleh camat laonti bahwa akan menjamin tidak akan ada aktivitas di atas tanah selama belum ada titik terang.

Bukan mengacu pada berita acara, Lanjut Oldi, Pihak Perusahaan justru menurunkan pihak BPN untuk mengetahui titik koordinat tersebut, padahal dokumen yang hari ini dimaksudkan masih bersifat produk SKT bukan Sertifikat Tanah.

“Obyek permasalahan ini kan berbicara hak milik atau alas hak, bukan sertifikat melainkan surat keteragan tanah atau surat pengolahan tentu BPN tidak punya hak untuk ikut serta mengintervensi, sebab persoalan ini dalam konteks SKT bukan atas dasar sertifikat tanah,”

Lanjut, Jikalaupum dalam selembaran dokumen SKT terdapat titik kordinat, masih dia, disitu jelas keterangan nya bahwa lokasi atau peta yang dimaksud bukan merupakan hak atau bidang tanah karna sifatnya komsumsi pribadi.

“Intinya adalah terkait titik kordinat ini tidak ada hubungannya dengan SKT walaupun dalam SKT terlampir, tapi bukan merupakan salah satu hak mutlak,”

Jikalaupun, pihak kepolisian yang mengatakan bahwa ini hanya untuk jadi pemanding,itu hak kepolisian,tapi untuk menentukan hak milik seseorang ranahnya pengadilan berdasarkan keputusan.

Baca Juga  Danrem 143 Ho, Kunker ke Mako Yonif 725 Woroagi

“Yang berhak menentukan hak milik seseorang ranahnya pengadilan bukan ranah kepolisian,” tegasnya

Sehingga Iyapun menyarankan, agar PT GMS seharusnya melakukan pembebasan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan sengketa dilapangkan.

Komentar

News Feed