oleh

Kantor hukum hikalton soroti dugaan aktivitas di jetty PT GMS tidak sesuai mekanisme

PETASULTRA.COM,. Konawe Selatan – Kantor Hukum hikalton Soroti Terminal khusus atau jetty PT Gerbang multi sejahtrah GMS yang di duga tidak sesuai mekanisme dan peraraturan undang undang. Kamis (09/06/2022)

Terminal khusus (tersus) Jetty merupakan bagian dari pelabuhan terdekat yang sifatnya melayani kepentingan sendiri dan atau badan usaha sesuai dengan usaha pokoknya

Menurut Hilkalton.Terminal khusus atau jetty khusus tidak sepenuhnya orang atau badan usaha untuk melakukan aktifitas didalamnya tanpa memperhatikan peraturan Undang-Undang yang berlaku,

apabila UU tersebut tidak dipatuhi maka pihak orang atau badan usaha harus mempertanggung jawabkan sesuai UU yang berlaku,.Kata hilkalton

“menurut dia,jetty wilayah IUP PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) yang beroperasi di wilayah Site Amesiu Laonti merupakan Terminal khusus (tersus) yang notabenenya segala sesuatu aktifitas di wilayah Jetty tersebut harus sesuai mekanisme atau undang undang yang berlaku

Aktifitas di wilayah jetty PT. GMS melahirkan tanda tanya besar bagi kami dan terkhusus masyarakat kecamatan Laonti, dimana kurang lebih 24 Perusahaan bongkar muat (PBM) yang beroperasi di wilayah jetty tersebut diduga tidak satupun memiliki dokumen yang lengkap,

Baca Juga  Kehadiran KSO MTT Angin Segar Bagi Masyarakat Lingkar Tambang Blok Mandiodo

Lanjut hilkalton,pihak pimpinan site jetty tersebut yang dalam hal ini CV. NDJ membuat satu badan hukum untuk menaungi yang kurang lebih 24 PBM menjadi satu. hal tersebut tidak lagi sesuai dengan UU berlaku.

Tentunya dapat merugikan masyarakat setempat, sebagaimana salah satu asas UU Pertambangan yaitu mengutamakan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat setempat, ,.ungkap hilkalton

Dia beharap,perusahaan jangan ada aktivitas bongkar muat, sebelum dokumen semua lengkap, bila mereka memaksakan, maka itu adalah pelanggaran dan pidana murni yg selama ini di lakukan kurang lebih 1 tahun

“tentunya kalau memang sudah lengkap dokumennya pasti sudah mengantonggi ijin, sementara saya sudah menyurat ke syahbandar,tidak ada satupun laporan dokumen yang lengkap. malah mereka mau menyurat ke perusahaan, untuk melengkapi dokumen PBM tersebut,.

bukan Penjabat yang berkepentingan didalamnya, serta diduga melanggar UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Jo UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja, yang diancam Pidana Denda Paling Banyak 5.000.000.000 (Lima meliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Baca Juga  Stop Politisasi Covid-19 Untuk Menyerang Pribadi Balon Bupati Muna, Rajiun Tumada

Sampai berita diturunkan pihak awak media masih menunggu tanggapan dari pihak perusahaan.

Komentar

News Feed