oleh

Polemik PT. Tiran Indonesia Vs PT. Kelompok Delapan Indonesia.Komite Mahasiswa Konawe utara memberikan tanganpan yang serius

PETASULTRA.COM,. Kendari – Belakang media massa menyoroti pertikaian antar PT. Tiran Indonesia (TI) Vs PT. Kelompok Delapan Indonesia (KDI) Mulai dari Soal Jetty, Penyerobotan WIUP Hingga Sampai di Meja Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tidak Sampai disitu, Polemik PT. Tiran dan PT. KDI juga sampai melahirkan Polemik baru antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Menanggapi Hal Tersebut, Komite Mahasiswa Konawe Utara Melalui Ketuanya Iksan Binsar dalam Konferensi Pers yang di lakukan Di Salah Satu Warkop di Kota Kendari Mengatakan bahwa Polemik Antar Perusahaan seharusnya tidak perlu sampai harus menimbulkan konflik baru apalagi jika yang terlibat adalah Pemerintah Daerah yang harusnya Sibuk dengan urusan Masyarakat di wilayahnya masing-masing.

“Konflik inikan Awalnya Antar PT. Tiran Dan KDI, Harusnya kedua perusahaan ini menyelesaikan persoalan secara bersama-sama tanpa harus melibatkan lagi banyak Pihak, Sebab kedua perusahaan ini kan Awalnya memiliki Hubungan baik hingga sempat terjadi kerjasama, nah Kalau hanya karena kepentingan oligarki kemudian Pemerintah harus meninggalkan tugas utamanya dalam melayani masyarakat di daerah masing-masing kan sayang” Ungkapnya

Baca Juga  Corona Masih Mewabah, Bupati Muna Tak Bosan Ingatkan Masyarakat Jaga Imun Tubuh

Ia juga menyampaikan bahwa Tapal Batas sudah lama selesai, sehingga jangan hanya karena kepentingan dua perusahaan ini Pemerintah Daerah Konut lantas menyibukkan diri pada hal-hal yang kurang menyentuh masyarakat langsung.

“Soal Tapal batas kan sudah selesai di bahas dan di tetapkan di kemendagri serta memiliki Putuskan MA yang berkekuatan Hukum yang jelas, Maka Soal Tapal batas itu sudah tidak perlu lagi di bahas, yang harus di perjelas adalah siapa dari kedua perusahaan ini yang menerobos wilayah WIUP Orang” ucap Iksan.

Lebih lanjut, ia mengatakan agar PT. Tiran menerima kenyataan bahwa izin jetty yang di urusnya tidak berlokasi di Konut sebagai mana Claim yang di lakukan selama ini.

“Jetty kan menjadi salah satu bahan sengketa, nah sementara jetty itu jelas bahwa Berada di Wilayah Menui Kepulauan, Morowali, jadi Soal izin jetty Tiran yang di rekomendasikan Bupati konut ke kementerian menurut saya itu sebuah kesalahan, dan PT. Tiran harus melihat itu” Tutupnya.

Baca Juga  Forum Grup Disccssion Sultra,Bakal luncurkan buku merawat Keberagaman Budaya di Sultra

Komentar

News Feed