oleh

Diduga terbitkan SHM tanah yang masih sengketa di desa lamooso BPN Konsel di Demo

Petasultra.Com,.Konawe Selatan – Aliansi Masyarakat Dan Mahasiswa Bersatu Melakukan Unjuk Rasa Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiaonal (BPN), Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Aksi tersebut Didasari Karena BPN diduga tidak Objektif Dalam Menerbitkan Sertivikat.

pasalnya BPN telah menerbitkan Sertivikat Diatas Sebidang Tanah Warisan yang masih berstatus sengketa di daerah Desa Lamooso hal ini di ungkapkan oleh Sartin, S.H selaku Ahliwaris.

jadi tanah tersebut belum ada penetapan pembagian warisan kepada kelima saudara saya, tetapi pada saat saudara perempuan saya datang untuk mengelola kembali lahan tersebut, ada oknum yaitu anak dari Kaka tertua saya, yang melaporkan saudara saya ke Kapolsek dengan dugaan penyerobotan dan pengerusakan tanaman. namun setelah itu Polsek langsung mediasi kami sekeluarga dan kesepakatannya adalah untuk di bicarakan secara kekeluargaan dan segera di bagi lahan tersebut agar tidak terjadi konflik karena hak atas tanah tersebut.

Lanjut” persoalan ini suda beberapa kali di mediasi pemerintahan setempat,dan keputusannya tanah tersebut harus di bagi rata. Namun Kakak tertua kami,tidak mengindahkan sama sekali.justru secara tidak terbuka mensertifikatkan tanah tersebut,

Baca Juga  Covid-19: Pimpin Penyemprotan Desinfektan, Bupati Muna Turut Bagikan Masker dan Sarung Tangan Gratis

Nandar pun juga turut menanggapi persoalan ini selaku kordinator lapangan, seharusnya BPN itu harus jelih dalam menerbitkan Sertivikat tanah karna berdasarkan PP No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu saya kira jelas prasyarat nya, seperti surat keterangan tidak bersegketa, kemudian data Fisik dari lahan tersebut juga harus jelas berbatasan dengan siapa sehingga pada saat pengukuran tanah itu klop ada saksi yang jelas, tetapi ini saksi yang berbatasan pun tidak tahu menahu tentang pengukuran atau apapun itu mengenai tanah tersebut, jadi asumsi kami bahwa data yang di gunakan oleh BPN sebagai landasan penerbitan Sertivikat itu di ragukan keapsahan nya.

“Seperti yang kita ketahui bahwa tanah dalam sengketa atau belum jelas kepemilikan tidak di perkenankan penyertifikatan,bahkan pengukuran lahan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada seperti tertuang dalam peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, jadi kami meminta kepada BPN agar segera membatalkan Sertivikat yang sudah terbit itu agar persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan agar tidak terjadi konflik horizontal antara Ahliwaris oknum yang mensertifikatkan tanah tersebut

Baca Juga  Program BSPS Kementerian PUPR Muna Dapat Jatah Tertinggi 1.120 unit Rumah

Kepala BPN Konsel yang di konfirmasi melalui via telpon mengatakan ,Pegawai BPN itu bukan malaikat yang serba tau,jika permohonan sertifikat sudah lengkap,kepala desa dan saksi saksi telah menyetujui atas nama yg bermohon maka BPN akan menerbitkan sertifikat dimaksud
kecuali ada keberatan sebelum terbit sertifikat itu

“ini masalah sebenarnya kami mau bantu untuk mediasi tetapi jika salah satu pihak tidak mau mediasi kami akan arahkan ke pengadilan untuk penyelesaian masalahnya

anggota saya sudah bersurat pada pemilik sertifikat untuk klarifikasi bersedia untuk mediasi atau tidak,jika tidak maka kita BPN tidak bisa memaksa,silahkan para pihak ke pengadilan,BPN bukan lembaga yudikatif,.tutup kepala BPN konsel

Komentar

News Feed