oleh

PT. KPI dan PT. GPU Bakal Di Adukan Di Polda Sultra Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Dan Ilegal Mining

PetaSultra.Com

Forum Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Konawe Utara (FPMPL KONUT) Lagi – lagi melakukan pengawasan Terkait Pengelolaan Sumber daya Alam Yang ada Di bumi Anoa Sulawesi Tenggara (Sultra) yang merupakan salah satu penghasil nikel terbesar, namun disisi lain banyak persoalan pelanggaran pertambangan yang merajalela Dan tidak tersentuh Hukum

Hasil investigasi lapangan, FPMPL KONUT temukan Berbagai Pelanggaran Hukum Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilakukan Oleh PT. Kaci Purnama Indah Di Wilayah Blok morombo Kecamatan Langgikima kabupaten Konawe utara.

Berdasarkan Keterangan yang di sampaikan oleh Ketua Umum Forum Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Konawe Utara, Robby Anggara, Menduga bahwa aktivitas Pertambangan yang dilakukan oleh PT. Kaci Purna Indah (KPI), Ilegal Karena telah melakukan pertambangan tanpa Dokumen IUP yang resmi,” ungkap Robby.

Tentunya hal itu melanggar UU tertuang dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).”Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.OOO.000.000,00 (seratus miliar rupiah). “Ucap Roby.

Tak hanya sampai disitu, Forum Pemuda dan mahasiswa pemerhati lingkungan konawe utara (FPMPL KONUT) juga menemukan indikasi pelanggaran lainya di wilayah blok morombo kab. konawe utara yakni PT. Graha Panca Utama.

Robby Anggara, mengatakan beberapa kejanggalan dalam dokumen perizinan yang di miliki oleh PT. Griya Panca Utama (GPU) yang harus di usut tuntas oleh Aparat Penegak Hukum. Kami Menduga kuat bahwa PT. Graha Panca Utama (GPU) Melakukan Pemalsuan Dokumen Izin Pertambangan, Hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua Umum Forum Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Lingkungan (FPMPL) Konawe Utara (Konut) Robby Anggara.

Jangka waktu terbitnya IUP Operasi Produksi hasil peningkatan dari IUP Eksplorasi hanya 1 (satu) tahun, sedangkan dalam UU Minerba jangka waktu peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi (OP) adalah minimal 2 (dua) tahun. 

Berdasarkan kajian kami, masih ada banyak kejanggalan di dalam dokumen perizinan PT. Graha Panca Utama (GPU) yang akan kami muat dalam laporan nantinya di Polda Sultra, dengan demikian kami berharap kiranya Aparat Penegak Hukum segera melakukan tindakan tegas.

Roby juga menduga adanya keterlibatan oknum-oknum dari instansi terkait guna untuk memuluskan perizinan PT. Graha Panca Utama (GPU). Dikarenakan dengan adanya Surat Penyampaian yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDDM) Prov. Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan No. 540 / 207 tanggal 26 Maret 2021. 

Olehnya itu, Aktivis asal Konawe Utara itu Akan segera melakukan pelaporan Resmi di Polda Sultra dan meminta kepda Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menelusuri dugaan Illegal Mining yang di lakukan oleh PT. Kaci Indah Purnama dan Sgera melakukan penyelidikan terkait pemalsuan dokumen Perizinan Oleh PT. Graha Panca Utama (GPU)

“Dalam waktu dekat kami akan segera melakukan pelaporan di Polda Sultra karena kegiatan seperti ini jelas berdampak dalam penerimaan negara yang tentunya merugikan negara,

Kami minta agar penegak hukum segera melakukan Penelusuran terkait Dugaan Illegal Mining PT. Kaci Purnama Indah (KPI) dan Segera Melakukan penyelidikan terkait dokumen perizinan PT. Graha Panca Utama (GPU) ini dan mengungkap semua pihak yang terlibat di dalamnya yang turut serta memuluskan Aktivitas Pertambangan PT. KPI dan pemalsuan Dokumen Perizinan PT. GPU,” tandasnya.

Perlu di ketahui PT KPI juga Pernah Mendapatkan Sanksi administrasif terkait kegiatan Pertambangan di dalam kawasan Hutan Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan keHutanan.

Sampai berita ini di Naikan kami masih Berusaha menghubungi Pihak Pihak Terkait untuk Di mintai keterangan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *