oleh

Dugaan Aktivitas Illegal Mining PT Binanga Hartama Raya Yang Tidak Tersentuh Hukum.

Petasultra.com| Konawe Utara

Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara (P3D-Konut) menyoroti Aktivitas Pertambangan PT Binanga Hartama Raya (BHR) Diwilayah Lasolo kepulauan kabupaten Konawe Utara

Dalam Konferensi Pers Bertempat Di Salah satu Warkop Di Kendari Ketua Umum P3D Konut Jefri Memaparkan Sejumlah Dugaan Pelanggaran PT Binanga Hartama Raya

bahwa Aktivitas pertambangan PT Binanga Hartama Raya Di Duga kuat ada indikasi ilegal Mining , PT BHR ini adalah Salah Satu Perusahan Tambang Nikel dengan luas wilayah IUP 185, 00 Ha dengan Tahapan Kegiatan Operasi Produksi sesuai No SK 324 Tahun 2011 Dan Memliki wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai SK mentri 465/Menhut-II/2011.

Namun Temuan kami Dilapangan Dugaan Aktivitas PT BHR Ini melalui Join Operasional (JO) Pernah melakukan aktivitas Pertambangan Di Luar Koordinat IUP Dan anenya Tidak ada penindakan Sama sekali dari aparat Penegak Hukum (ApH) padahal Jelas Itu melanggar ketentuan Pasal 158 UU Minerba No 3 Tahun 2020.

Belum lagi Dugaan aktivitas Pertambangan di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Dilandaskan Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan (IPPKH) Denda Serta Pidananya Sangat Jelas Dalam UU Kehutanan. Kami punya dokumentasinya semua

Baca Juga  P3D-KONUT RESMI LAPORKAN DUGAAN ILEGAL MINING PT WANAGON KE MABES POLRI DAN KEMENTERIAN ESDM RI

Dan Kalau Lebih Jelasnya Bisa Dilihat dalam Minerba One map Itu jelas Terlihat Koordinat aktivitas Pertambangan Didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tanpa IPPKH.

Jefri (Ketua P3D Konut)

Namun Sampai Saat Ini Dugaan kuat Kami Aktivitas PT BHR masih Berlangsung Tanpa ada Denda Atau Sanksi Apapun Dari aparat Penegak Hukum ,ujarnya

Ohiya Tambahan lagi waktu Kelokasi, kami juga melihat ada Pembangunan Tersus (Terminal khusus) dilokasi IUP PT BHR Yang Sudah Bisa Dioperasikan

Maka Terkait Pembangunan Jetty atau Tersus (Terminal Khusus) Kami akan Berkoordinasi Dengan Dinas Perhubungan Sultra Terkait apakah Tersus Yang Berada Di Wilayah PT BHR Sudah ada rekomendasi ( Berizin) atau Tidak, jika faktanya belum ada izin maka itu menjadi Data baru lagi untuk Kami laporkan Di pusat,

Dan kami Juga akan Berkoordinas Dengan Syahbandar UPP Molawe Terkait izin Surat persetujuan Berlayar (SPB) PT BHR Dan terkait Pelabuhan Terminal Khusus Jika selama Kegiatan Pembongkaran Dan Pemuatan Ore Nikel Disana Sudah Berjalan sejak lama Namun Izin Tersus nya belum ada Maka itu jelas Pelanggaran denda Serta pidananya juga berat . Ucap putra asli konawe Utara Ini.

Baca Juga  HMI (P) KONSEL : DPRD KONSEL JANGAN TIDUR!, SEGERA TERAPKAN REVISI RAPERDA RTRW

Belum lagi Beberapa Bulan yang lalu Kami Sudah pernah melakukan aksi Unjuk rasa di Polda SULTRA Dan Kejati Sultra Terkait dugaan Aktivitas ilegal Mining PT Binanga Hartama Raya Namun sampai Sekarang Kami belum mendengar Ada Sanksi Atau Temuan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pelanggaran PT BHR, ujar jefri

Maka Dengan Dugaan Pelanggaran PT BHR ini kami akan Mengadakan Rapat Dulu Untuk Melakukan Aksi Unjuk Rasa Jilid II Di Daerah dalam Hal ini (Polda Sultra, Kejati Sultra, DisHut Sultra Dan Dinas ESDM Sultra)

jika Dalam waktu yang di tentukan belum ada Penangan laporan maka kami pastikan akan Berangkat ke Pusat Untuk Melaporkan Dugaan Pelanggaran PT BHR Dan Untuk memastikan Siapa Oknum Oknum Yang Terlibat di dalamnya.

Kami juga siap menggaungkan Pencopotan Kapolres Konawe Utara Di Mabes Polri atas Dugaan maraknya aktivitas ilegal Mining di Bumi Konawe Utara yang tidak tersentuh aparat Penegak Hukum dalam hal Ini kepolisian Resort Konawe Utara.

Sampai Berita ini Terbit tim Media kami Masih mencari Keterangan Dari Pihak Terkait (PT BHR) atas Dugaan Ilegal mining Yang Di Sampaikan Lembaga Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara ( P3D -Konut)

Baca Juga  Format Konut : PT BMI Dan PT MAS Apakah Kebal Hukum?

Komentar

News Feed