oleh

Koalisi Aktivis Dan Nelayan Lakukan UNRAS Terkait Nasib Nelayan lokal di Moramo Utara

PETASULTRA.COM, Kendari – Puluhan masa aksi yang tergabung yang mengatasnamakan Nelayan dan Koalisi Aktivis masyarakat Moramo Utara Kabupaten, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi Demonstrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dan Polda Sulawesi Tenggara.

Rahmat Taslim,SH .Selaku jendral lapangan mengatakan, bahwa dengan datangnya nelayan dari luar Provinsi Sultra menyebabkan nelayan lokal terusik dan terganggu serta sangat meresakan mata pencaharian.

Lanjut Taslim,dimana nelayan local di Moramo utara yang mengunakan alat tangkap tradisional hasil tangkapan mereka berkurang, bahkan sebagian alat takap mereka ada yang sudah tidak beroprasi,akibat nelayan dari luar provinsi.

“Apabilah APH itu sendiri tidak mengambil tindakan secepatnya maka berpotensi konflik sosial antar nelayan lokal dan nelayan di luar Provinsi. Ujarnya

Sementara itu Kepala DKP Sultra Laode Kardin yang menemui massa aksi mengatakan, bahwa aksi yang di lakukan oleh teman teman aktivis sangat positif dimana mereka sudah peduli dengan laut kita dan juga mereka sudah mengunakan fungsi mereka sebagai kontrol sosial,

Baca Juga  Dituding Tidak Memiliki IPPKH dan IUP, Dishut dan ESDM : PT Bososi Legal

“kita harus sepakat bahwa mahasiswa dan masyarakat hari ini mereka tampil sebagai kontrol sosial sehinggah kita perlu apresiasi
karna Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri Potensi dan penyumbang pendapatan daerah dalam bidang perikanan dan kelautan.

(Massa Aksi Saat di temui di Dinas Kelautan Dan perikanan Prov. Sultra)

Dalam Kepmen 18 2021 tidak di bolehkan penangkapan ikan di wilayah ke 144 dan di arahkan ke 133 yaitu kolaka dan sekitar nya dan itu di lakukan proses pendekatan karna di wilayah 144 merupakan wilayah sponding groun,fising groun.disana tempat bertelur,dan tempat berkembang biakan membesarkan ikan tuna cakalang dan tongkol Sehingga di lindungi oleh kebijakan nasional

Untuk kapal perepere sendiri tidak boleh hadirnya suatu alat tangkap kemudian akan meresakan masyarakat lain kita harus saling menghidupi, saling menunjang, saling memelihara, saling membesarkan tidak boleh saling memangsa satu sama lain.

Untuk itu kami akan memberhentikan sementara waktu selama satu minggu, menurunkan tim khusus dari DKP itu sendiri,melakulan patroli dan akan secepatnya berkordinasi oleh APH aparat penegak hukum untuk menunjauh apakah ada pelangaran di lapangan,” tutup nya

Baca Juga  Kebijakan Pelarangan Mudik Oleh Pemprov Sultra : Eks Mentri Sosial Dan Politik BEM UHO : Orientasi Pemprov Adalah Uang Dan Uang

laporan : Asdam

Komentar

News Feed