oleh

Digugat Praperadilan Ini Dugaan Pasal Yang Dilanggar Polres Sidoarjo

PETASULTRA.COM – SIDOARJO. Sidang gugatan praperadilan tengah dilakukan Kukuh. P. A seorang warga Dukuh Kupang Surabaya melalui kuasa hukumnya G. W. Thody SH., M.H, dan Evaristus Wilyanus. M. SH juga Ferdinandus Noe SH kepada Polres Sidoarjo.

Memasuki tahap jawaban dari pihak termohon (Polres Sidoarjo) perwakilan Polres menyerahkan berkas jawaban pada sidang gugatan praperadilan yang diajukan pemohon pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dipimpin Hakim Tunggal. Kamis (07/10/2021).

Dalam sidang lanjutan praperadilan kali ini Polres Sidoarjo juga menyerahkan alat bukti sejumlah 36 macam kepada Hakim Tunggal yang memimpin jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Alat bukti sendiri dianggap alat bukti perkara pokok oleh kuasa hukum Kukuh. Thody SH., M. H.

Menurut Thody 36 alat bukti perkara pokok tidak dipermasalahkan dalam kasus ini. Yang jadi masalah adalah administrasi penentuan tersangkanya diantaranya gelar perkara. Penyebab inilah yang menyebabkan gugatan praperadilan ini dilakukan.

karena menurut Thody terdapat beberapa aturan yang tidak dilakukan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka sehingga hal ini perlu diuji dihadapan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sidoarjo. “Kuat dugaan adanya target mentersangkakan klien kami. Kalau itu benar adanya sangat berbahaya ini.” Terangnya.

Beberapa tindakan Penyidik yang menurutnya tidak sesuai aturan dan akhirnya dipaparkan diantaranya adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pasal 12 berbunyi dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif dengan terpenuhinya beberapa syarat. “Jadi kesalahan pertama mereka tidak melakukan upaya itu,” Katanya.

Baca Juga  Paling Terdampak Covid-19, Bupati Muna Bantu Masyarakat Pelaku Seni

Kasus tipu gelap sendiri dianggap Thody adalah kasus konvensional harusnya dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. “Kalau pos polisi atau pos hansip buka loket terima laporan mungkin akan banyak masyarakat lapor disitu. Namanya tipu gelap itu tiap hari laporan itu ada. Jadi kasus ini kasus konvensional sangat memenuhi syarat dilakukan Restorative justice itu tidak dilakukan oleh mereka. Berarti melanggar pasal 12. Polisi itu kan penengah jadi tak ada kepentingan apapun dari kedua belah pihak sehingga tugasnya hanya menengahi masalah.” Katanya.

Perihal kedua yang di permasalahkan pada perkara ini yakni disaat masih dalam tahap penyelidikan Penyidik langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada hari yang sama juga diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Padahal dalam pasal 109 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan SPDP itu disampaikan dalam rangka penyidikan bukan penyelidikan dan diberitahu kepada penuntut umum minimal 7 hari setelah keluarnya surat perintah penyidikan bukan 1 hari yang sama. Yang berikutnya putusan Makammah Konstitusi Nomor 130 tahun 2015 menjelaskan bahwa wajib hukumnya SPDP diserahkan pada terlapor minimal dalam 7 hari dan bila tidak diserahkan maka SPDP itu penyidikan dianggap tidak sah.” Terang Thody.

Baca Juga  JALAN LEPO- LEPO BANJIR LAGI, POROS MUDA SULTRA BURUKNYA SISTEM DRAINASE PEMKOT.

Sementara adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 tentang menetapkan objek praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka. “Disini dijelaskan syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang – wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.” Jelas Thody.

Aturan selanjutnya yang ditambahkan Thody pada Perkap RI No 6 Tahun 2019 pasal 9 yang bunyinya yakni hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. “Dalam hal ini gelar perkara dalam kasus ini kami tidak pernah diberitahu walau pada peraturan ini tak ada ketentuan wajib memberi tahu tetapi merujuk pada putusan MK tentang transparansi dan hak asasi manusia dapat ditafsirkan hal tersebut jadi wajib diberitahu.” Tutupnya.

Dijelaskan kasus gugatan praperadilan yang dilakukan oleh kuasa hukum Kukuh berawal dari laporan Polisi pada jajaran Polres Sidoarjo oleh Raharjo yang merupakan perwakilan perusahaan garam PT U.C.I. Kukuh sendiri adalah penjual garam milik PT U.C.I yang garamnya diperoleh melalui UD DJ milik Yohanes Hartanto (Jono) sebagai karyawan PT U.C.I saat itu.

Baca Juga  Ditresnarkoba Polda Jatim Bekuk Pengedar Sabu dan Extacy

Kerjasama bisnis ini terjadi atas permintaan Jono selaku karyawan PT U. C. I dan Kukuh sendiri sebenarnya tak pernah mengenal satupun atau bertemu satupun pimpinan atau pemilik perusahaan PT U.C.I. selama bekerja sama Kukuh hanya melakukan transaksi bersama Jono yang produk barangnya di kirim ke gudang milik Kukuh dengan perjanjian jual konsinyasi kepada para pelanggan dan perjanjiannya bila garam tersebut laku Kukuh wajib menyetorkan jumlah rupiah sesuai barang yang laku dengan harga yang telah disepakati dan sisanya merupakan keuntungan Kukuh.

Setelah kerjasama berjalan sekian waktu lamanya Jono akhirnya diberhentikan PT U.C.I yang awalnya tak diketahui Kukuh sehingga suatu hari Kukuh didatangi perwakilan PT U.C.I guna menarik kembali semua barang garam di gudang Kukuh bahkan para langganan Kukuh pun diberitahu oleh perwakilan PT U. C. I agar tak lagi membayar sisa utang garam kepada Kukuh sehingga awal mula permasalahan terjadi hingga berlanjut pada laporan polisi. (Juliman).

Komentar

News Feed