oleh

Gerak Sultra Gaungkan “Berantas Dugaan Mafia Kredit” di BRI Raha

PETASULTRA.COM-MUNA, Gaungkan “Berantas Dugaan Mafia Kredit” sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gerak) Sultra, melakukan aksi unjuk rasa dikantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Raha.

Hal itu dipicu karena BRI telah membohongi publik untuk mengamankan kepentingan para oknum yang mencari keuntungan pribadi/kelompok/lembaga dengan memanfaatkan agunan debitur (hak tanggungan).

Sebab, menurut Gerak Sultra Roya dengan objek hak tanggungan terbit pada 1 Juli 2020 sementara putusan pengadilan terbit pada 30 Juli 2020, berbanding terbalik dengan pernyataan pihak BRI dimedia online PetaSultra.Com.

Dimana kebijakan BRI itu, lanjut Gerak Sultra bertentangan dengan regulasi sehingga mencidrai integritas dan profesionalitas dalam menjalani aktifitas perbankan yang sudah lama memiliki kepercayaan dari masyarakat.

BRI juga dinilai telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, sejalan dengan salah satu asas atau prinsip kegiatan perbankan Indonesia yaitu asas kehati-hatian Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

“Kejahatan ini tidak boleh dibiarkan, ada oknum mengatas namakan negara mengelola Bank BUMN untuk kepentingan pribadi! kami takutkan akan ada masyarakat lain yang menjadi korban berikutnya,” teriak Ucang salah satu kordinator aksi dalam orasinya, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga  Desak Gubernur AMPUH SULTRA minta IUP PT.BKM dan PT.Cinta Jaya dicabut

Tak hanya itu, Gerak Sultra memiliki sejumlah poin tuntutan diantaranya mendesak Polres Muna agar segera meningkatkan status perkara dugaan adanya mafia kredit di BRI Raha, dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan menyeret oknum-oknum terduga.

Mendesak Pimpinan Cabang (Pimcab) BRI untuk mengeluarkan sertifikat a quo dan segera mundur beserta para terduga lainnya karena telah mencoreng kepercayaan masyarakat muna terhadap lembaga perbankan.

Sayangnya, Pimpinan Cabang BRI Raha, Akhmad Fajar, enggan menemui awak media usai berdialog dengan perwakilan massa aksi, dan hanya menyuruh salah satu anggotanya dengan dalil mau mengikuti vidcon.

Sementara itu, Asisten Manager Kredit BRI Raha, M. Taufiq Syarif menerangkan, persoalan penerbitan roya dengan objek hak tanggungan telah bergulir di Polres Muna.

Terkait UU Hak Tanggungan, sebenarnya yang memegang hak tanggungan adalah Bank dan berhak melakukan Roya untuk pelunasan hutang kepada Negara namun melalui mediasi dari ahli waris.

Saat ditanyakan soal lebih dulu terbitnya Surat Keterangan Lunas (Roya) daripada putusan pengadilan, Taufiq berdalil jika saat itu tengah berproses dipengadilan dengan sudah beberapa kali sidang.

Baca Juga  Miris!! Rumah Seorang Tukang Ojek Dirusak OTK

Taufiq kembali tegaskan tidak ada masalah dalam penerbitan Roya karena telah diketahui ahli waris dan sesuai prosedur.

“Pemegang hak tanggungan itu Bank dan putusan pengadilan yang berhak itu ahli waris bukan suami siri,” ujarnya.

Kapolres Muna, AKBP Debby Asri Nugroho melalui Kanit I Pidum, Aipda Akbar mengatakan, laporan aduan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Sejauh ini pihaknya telah memintai keterangan pihak terkait, namun untuk kepastian hukum pihaknya belum dapat memberi kesimpulan sebab masih membutuhkan keterangan dari saksi ahli dalam hal ini pihak OJK dan Bank Indonesia (BI).

Ia pun berjanji kepada perwakilan massa aksi, segara memintai keterangan dari para saksi ahli untuk menentukan sikap apakah perkara dapat ditingkat kepenyidikan atau dihentikan.

“Intinya kami koordinasikan dulu ke pimpinan untuk bersurat ke OJK dan BI agar secepatnya dapat dimintai keterangan sebagai saksi ahli, setelah itu kita menentukan sikap,” ucapnya.

Penulis: Arto Rasyid

Komentar

News Feed