oleh

Aksi Demonstrasi Di Lokasi ,P3D KONUT Minta Aktivitas Pertambangan PT Sriwijaya Raya Di Hentikan!

Konawe Utara | Persoalan Pertambangan di  Blok Mandiodo Dan Tapunggaya masih jadi Tanda tanya besar kinerja aparat Penegak Hukum (APH) Dan Instansi Terkait

Kali ini  Lembaga Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara  (P3D-KONUT)  Melakukan Aksi Demonstrasi Di Lokasi Haulling PT Sriwijaya Raya.

ALPIN Yang Merupakan Koordinator Lapangan  (Korlap)  P3D KONUT mengatakan Bahwa Aksi Kali ini merupakan Bentuk supremasi Hukum dan sebagai Masyarakat Molawe Dan Kita ketahui bersama Masih Beraktivitasnya PT Sriwijaya Raya yang  Berstatus Quo Atau Tumpang Tindih Dengan PT Antam sesuai Putusan MA No 225.K/TUN 2014 Dan Perkara 69/G/2018/PTUN.JKT 2018 Dan di perkuat lagi Surat Esdm Sultra  Dengan SK No 5404.521 Tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Sementara 11 IUP yang Tumpang Tindih Dengan PT Antam di antaranya termaksud PT Sriwijaya Raya, Jelas Alpin

selain itu Dugaaan Besar  Perusahaan ini PT Sriwijaya  Menambang Tanpa RKAB, dan Parahnya  memakai dokumen Perusahan lain untuk memuluskan Penjualan ore Nikelnya

Lanjutnya, Dengan beberapa Dugaan Pelanggaran ini  Perusahaan tersebut Tidak tersentuh Oleh Aparat Penegak Hukum Serta Instansi Terkait Hal  Ini Menjadi Tanda Tanya Besar. Ini lah yang membuat kami Turun ke jalan agar parah pemangku jabatan melihat Betapa carut marutnya Akyivitas Pertambangan di wilayah Kecamatan Molawe, Jelasnya

Baca Juga  MENGUJI HUKUM DIATAS PUSARAN ILEGAL MINING PT SANGIA DAN PT HAFAR INDOTECH!!!

Sementara itu ditempat yang sama Ketua umum P3D KONUT Jefri  mengungkapkan permasalahan yang ada diblok mandiodo merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan sanksi administrasi dan sanksi hukum tindak pidana pertambangan.disisi lain berakarnya sistem modus operandi berjalan dengan begitu terstrukturnya.baik itu dalam bentuk intervensi dari oknum-oknum petinggi,dan pola-pola koordinasi keberbagai kepihak yang berkepentingan.

Masih kata Jefri sapaannya Jeje Munculnya carut marut pertambangan terkhusus diblok mandiodo ini lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait,banyaknya kontraktor mining tanpa memiliki Izin usaha jasa pertambangan (IUJP)  dan berkerjasama dengan pemilik IUP tanpa memperdulikan kaidah pertambangan.

Ia menambahkan terkhusus PT. SRIWIJAYA RAYA sebagai pihak pemilik IUP yang tumpang tindih dengan wilayah Antam harus mempertanggung jawabkan kerugian baik itu materil maupun inmaterial atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan karena ini berbicara pada konteks pereboisasian lahan bukaan yang telah dirusak. ” Siapa yang akan nanggung kerusakan itu,mulai Jamrek dan pasca-tambang.jelas pihak pemilik yang mengaku izin usaha pertambangan.padahal mereka sudah tak punya kewenangan secara legal yang jelas dan dikuatkan lagi keluarnya putusan awal 225K/TUN/2014 dan putusan akhir Mahkamah agung no.448K/TUN/2019 . Jelas Jefri

Baca Juga  Tonda Kayu di Kali Kioko, Pria Asal Butur Diterkam Buaya

Dengan hadirnya berbagai kontraktor mining yang berkerjasama dengan  pemilik IUP,  Kami Duga Kuat ada Pola Pola Koordinasi dengan Memakai Dokumen Perusahan Lain Untuk memuluskan Penjualan Ore nikel Beberapa Kontraktor Mining ini. Disini kita lihat ada peran besar pihak terkait dalam proses dan tahapan hingga mulusnya kegiatan mereka seolah tak tersentuh hukum. Kita Lihat Kondisi Dulu insya Allah Kita Minta KeJati Sultra menangani ini Perlu waktu dekat Kita bertandang di KPK RI, KeJaksaan Agung RI, DPR RI Komisi VII Dan Mabes Polri karena Dugaan Kami ada Unsur Tindak Pidana Korupsi Dan malah Adminisitrasi Disini.

Sampai berita ini Terbit pihak terkait belum bisa terkonfirmasi Oleh tim awak media PetaSultra.com (J)

Komentar

News Feed