oleh

BPJS Kesehatan dan Kejari Muna Teken MoU, Siap Sanksi Perusahaan Bandel

PETASULTRA.COM-MUNA. BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait kepatuhan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kegiatan yang berlangsung dikantor Kejari Muna itu dirangkaikan dengan rapat Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Badan Usaha ditiga wilayah teritorial Kejari Muna yakni Kabupaten Muna, Muna Barat dan Kabupaten Buton Utara.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bau-Bau, Andri Nurcahyanto mengatakan, forum ini membangun sinergi dalam mendukung pelaksanaan program JKN-KIS yang bertujuan memberi jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tenaga kerja.

“Melalui forum ini permasalahan yang terjadi dapat diatasi bersama, sehingga masyarakat tenaga kerja benar bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” katanya, Jumat (7/5/2021).

Hingga saat ini masih terdapat sejumlah Badan Usaha/Perusahaan yang belum patuh terhadap JKN-KIS diantaranya di Muna ada 32 Badan Usaha, Mubar 13 Badan Usaha, dan 9 Badan Usaha di Butur.

“Mereka (Badan Usaha) ini wajib memberikan JKN-KIS bagi para pekerja dan anggota keluarganya, hal sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011, jadi harus patuh,” ujarnya.

Baca Juga  Keenakan Menambang Tanpa Jeti. PT Timah Investasi Mineral Mendapat Sorotan Dari Pemuda Asal Kabaena

Berdasarkan intruksi Presiden RI, sambung Andri, para kontraktor proyek yang memperkerjakan tenaga kerja harus mendaftarkan JKN-KIS.

Tentunya dalam menjalankan program tersebut, BPJS Kesehatan membutuhkan pendampingan hukum dari kejaksaan selaku Jaksa Pengecara Negara (JPN), dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) agar mendapat bantuan hukum Non Litigasi/Litgasi.

“Jadi jika terdapat badan usaha yang belum menyelesaikan kewajiban, dengan SKK Kejaksaan bisa memanggil mereka dan misalnya dalam persidangan tidak patuh maka ada sanski baik itu berupa sanksi administrasi sampai pada izin usaha yang tidak diperpanjang,” ungkapnya.

Kajari Muna, Agustinus Ba’ka Tangdililing mengatakan, MoU ini turunan dari pusat dimana tugas dan fungsi JPN memberikan bantuan hukum Non Legitasi/Legitasi maupun mediasi dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

“Ini memang suatu instrumen Datun dimana Kejaksaan sebagai JPN mewakili pemerintah melalui SKK melakukan gugatan terhadap pihak tergugat dalam hal ini Badan Usaha yang tidak patuh,” terang Agustinus.

Penulis: Arto Rasyid

Komentar

News Feed