oleh

Kebijakan Pelarangan Mudik Oleh Pemprov Sultra : Eks Mentri Sosial Dan Politik BEM UHO : Orientasi Pemprov Adalah Uang Dan Uang

PETASULTRA.COM-Kendari, Surat Edaran Gubernur Sulawesi tenggara (Sultra) No 443.1/1898 Tentang Petunjuk Pelaksanaan perjalanan orang antar kota/Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) dengan transportasi selama masa Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 dalam rangka pengendalian dan pencegahan Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ) banyak di Persoalankan dari Berbagai kalangan. kini, Eks Mentri Sosial Dan Politik BEM UHO ikut serta menanggapi kebijakan tersebut., Rabu, 05/05/2021

Menurutnya, Kebijakan pelarangan Mudik adalah Upaya Pemerintah Provinsi mencari uang dan meraup keuntungan yang besar dari rasa ingin pulang para perantau yang ada di kota Kendari ke kampung halamannya.

“Menurut Saya, Gubernur Provinsi Sulawesi tenggara Ali Mazi itu bukan kurang Cerdas atau Bodoh. sebelum mengeluarkan kebijakan Tentu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Sultra. Namun Karena Orientasi terbesarnya adalah Bagaimana mencari Uang dan uang dari rasa rindu dan keinginan pulang kampung para perantau, maka dibuatlah Surat Edaran mekanisme dan tatacara Pulang Kampung yang mengharuskan Repid test antigen yang biayanya tidak sedikit” ungkap eks Menteri SosPol BEM UHO Iksan Binsar.

Baca Juga  Lurah Laiworu Apresiasi Polsek Katobu Razia Pelajar Saat Malam

Lebih lanjut, Eks ketua Hmi FISIP UHO ini juga mengatakan, akibat kebijakan ini Masyarakat Sultra yang berada di luar Daerahnya menjadi panik yang mengakibatkan Kerumunan secara besar-besaran di berbagai pelabuhan di Sultra dan membuat Kapal Penumpang menjadi over kapasitas yang Membahayakan semua Penumpang.

“Akibat kebijakan ini, Masyarakat Menjadi panik yang menyebabkan terjadinya Pembludakan di berbagai pelabuhan di Sultra yang justru membuat semua orang sulit melakukan social distancing, serta rasa ingin pulang Kampung para perantau yang besar. Juga mengakibatkan Kapal penumpang harus Over kapasitas” ungkap Iksan

Maka Ketua HIPPMA KONUT bidang Sosial dan Pemerintahan itu Juga Berharap Agar Kebijakan tersebut Bisa di Tarik ataupun di ubah agar Pemprov tidak terkesan sedang mencari Uang pada Moment Ini

” Agar tidak terkesan ingin mencari uang dalam memanfaatkan moment rasa ingin pulang Kampung para perantau, Maka Saya berharap Pak Ali Mazi Membatalkan Surat Edaran tersebut. Atau minimal tidak Bekerja sama dengan Para Dokter atau Pembuka Jasa Swab untuk Mengurangi Harga Dari Swab yang di lakukan. Sebab dalam bernegara keselamatan Rakyat di Atas Segalanya. Namun jika harus melakukan Swab dengan harga yang mahal, Maka itu Bukan lagi untuk keselamatan tapi lebih Condong kepada mengkomersialkan Kesehatan” Tutup Iksan Binsar

Baca Juga  Sambut Jokowi di Sultra, POROS MUDA Akan adukan pelanggaran PT. Sungai Raya Nikel Alloy

Komentar

News Feed