oleh

Delapan Desa Di Kecamatan Angata Akan dijadikan Jalan Hauling PT. Asera Mineral Indonesia, Himpunan Mahasiswa Kecamatan Angata (HIMAKTA) Sebut Pemerintah dan Pihak Perusahaan Kurang Ajar.

PETASULTRA.COM-KONSEL. Delapan desa dikecamatan angata akan dijadikan jalan tempat beroperasi perusahaan PT. Asera Mineral Indonesia, diantarannya Desa Pewutaa, Aopa, Mataiwoi, Puulipu, Angata Matabondu, Pudambu, Boloso. sebagai akses untuk dilewati mobil truk bermuatan Ore Nikel, (Rabu, 14/04/2021).

Sarman selaku Demisioner Ketua HIMAKTA, heran pemerintah mereka lebih memikirkan kepentingan diri sendiri daripada masyarakat, mengorbankan banyak masyarakat hanya karena segelintir janji dan iming iming.

“Lanjut parahnya lagi jalan umum dijadikan tempat beroperasi perusahan tanpa izin pemprov, aturan darimana yang di pakai pemerintah setempat hingga mengizinkan untuk menggunakan jalan umum tersebut heran saya, bagaimanapun modelnnya jalan umum tdk boleh dijadikan tempat beroperasi perusahaan, ujarnya”

Pengangkutan ore nikel yang melintasi jalan umum tanpa izin dari instansi yang berwenang nyata adalah suatu tindak pidana dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU nomor 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”, pasal 63 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah)” dan Pasal 65 ayat (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan” serta ayat (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan”. Demikian halnya juga diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 pasal 28 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan” dan 274 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Baca Juga  Kesatuan Pemuda Mahasiswa Lingkar Tambang. Tegas Mengharamkan TKA Masuk Di Bumi Anoa

Berbicara penggunaan jalan umum tentu tetap tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa Negara juga bertanggungjawab sepenuhnya atas lalu lintas dan angkutan jalan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah (Pasal 5 ayat (1). Dan itu bukan Pemerintah kecamatan maupun desa yang memberikan izin, terlepas itu walaupun ada izin dari pemerintah provinsi yang berwenang kami tetap tidak mengizinkan, tidak boleh jalan umum dilintasi mobil perusahaan karena ini akan lebih banyak dampak negatif nya, pengangkutan ore nikel dengan menggunakan atau melintasi jalan umum dirasakan akan cukup menganggu aktifitas warga masyarakat sekitar jalan dan menimbulkan polusi yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Bahkan sebelum di jadikan tempat beroperasi perusahaan, kondisi jalan sudah rusak parah apalagi kalau sudah dijadikan jalan hauling, maka akan sering memakan korban kecelakaan lalu lintas,

Bagaimana tidak, kondisi jalan akan seperti kubangan sawah, belum lagi kendaraan sepuluh roda bermuatan berat melintas tiap hari bahkan tidak menutup kemungkinan akan seringkali terjebak macet.

Baca Juga  Sambut HUT Bhayangkara Ke-75, Polsek Pammana Vaksin Gratis 82 Orang

Dampak negatif, bisa kita lihat jika terjadi Musim hujan akan banyak lumpur belum lagi jika musim kemarau maka warga sekitar lah yang akan merasakan dampak negatif nya.

Jalan yang mestinnya harus diprioritaskan untuk diperbaiki oleh pemerintah baik dari Pemda maupun Pemprov, mengingat ini akses ekonomi masyarakat beberapa kecamatan apalagi bicara perusahaan,

Ini bukan persoalan ekonomi saja, ini lebih kepada kekhawatiran kita, akan semakin banyak korban kecelakaan jalan rusak jika dibiarkan.

“Saya selaku masyarakat asli desa mataiwoi kecamatan angata juga selaku penggagas Himpunan Mahasiswa Kecamatan Anagata (HIMAKTA) merasa resah atas apa yang saya dengar kabar, serta melihat banyak postingan dimedia sosial hasil sosialiasi dari pihak perusahaan maupun pemerintah setempat.

Saya Tidak main-main jika waktu dekat tidak ada tindakan pemerintah terkait menolak nya maka tunggu apa yang akan terjadi, jangan hanya memikirkan diri sendiri tapi tdk berkontribusi untuk masyarakat, Tutupnya.

Komentar

News Feed