oleh

Mantan BPD Desa Lanobake Gugat SK Bupati Muna di PTUN Kendari

PETASULTRA.COM-KENDARI, Albardin dan Nur Slamet menggugat SK Bupati Muna, LM. Rusman Emba, ST tentang pemberhentian sebagai Ketua dan Sekretaris BPD Desa Lanobake secara tidak hormat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, Sultra.

Alasan pemberhentian keduanya karena dinilai melanggar kode etik yang tertuang dalam UU Nilomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan aturan pelaksanaannya, serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD dapat diberhentikan jika melanggar kode etik.

Dalam penjabarannya, Albardin yang saat itu sebagai ketua BPD Desa Lanobake diduga melakukan penggelapan aset Desa berupa dinamo listrik yang dijual kepada salah satu warga.

Tak hanya itu, Albardin bersama sekretarisnya, Nur Slamet yang terlibat politik praktis pada Pilkada Muna 2020 lalu, dalam orasinya saat mengikuti kampanye ataupun sosialisasi salah satu Paslon menyampaikan informasi menyesatkan atau belum tentu kebenarannya ditengah masyarakat dan menyudutkan pihak-pihak tertentu.

Atas dasar tersebut, keduanya menunjukan tidak dapat menjaga perbuatan, lisan, ucapan dan tingkah laku sehingga bertentangan dengan kode etik yang semestinya dipatuhi oleh seorang anggota BPD.

Baca Juga  Pemdes Lalonggombu Konsel Sukses Membentuk Pengurus Baru Bumdes Iwoi Mendoro.

Sidang yang sementara bergulir di PTUN dalam agenda mendengarkan keterangan saksi penggugat pada Senin (5/4/2021), Kabag Hukum Pemkab Muna, Kaldav Akiyda Sihidi, SH yang ditemui media ini menyakini bahwa gugatan Albardin dan Nur Slamet akan ditolak atau tidak dapat diterima.

Sambung Kaldav, agenda sidang mendengarkan keterangan saksi tergugat pada (12/4/2021) nanti, pihaknya juga telah menyiapkan saksi yang akan menguatkan dalil-dalil dalam jawaban atas gugatan dan juga memperkuat alat bukti yang telah diajukan sebelumnya.

“Tapi semuanya kami serahkan kepada Majelis hakim untuk menilai dan mutuskan atas gugatan tersebut,” ungkapnya.

Penulis: Arto Rasyid

Komentar

News Feed