oleh

CV Unaaha Bakti Persada di Duga Memiliki ‘Pil Kebal Hukum’, Leluasa Menggarap Tanpa Penindakan

Konawe Utara. PetaSultra.com | Keleluasaan CV. Unaaha Bakti Persada (UBP) dalam melakukan aktivitas pertambangan kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya perusahaan tersebut di duga tengah melakukan aktifitas di dalam Kawasan Hutan Lindung serta melakukan penambangan di luar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Miliknya.


Hal tersebut di kemukakan oleh Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hendro Nilopo saat di temui disalah satu hotel di Kota Kendari. Minggu, 4 April 2021.


“CV. UBP ini seperti ada Pil Kebal Hukumnya, padahal menurut data kegiatannya itu sudah keluar dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nya bahkan di lihat dari map ESDM RI kegiatannya itu sudah masuk di dalam Kawasan Hutan Lindung. Tapi sampai sekarang masih leluasa juga beroperasi”. Ungkap Hendro


Dia juga menyesalkan tidak adanya respon oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah terkait dugaan ilegal mining yang di lakukan oleh CV. Unaaha Bakti Persada (UBP) baik dari Polres Konut bahkan sampai Polda Sultra.

Baca Juga  Kecewa Dengan Sikap DPRD Konut, AMPUH Sultra Bakal Alihkan RDP “Proyek Gagal” Tanggul Desa Pudonggala Ke DPRD Sultra.


“Mestinya Aparat Penegak Hukum di daerah ini bisa lebih fast respont lah, jangan setiap ada dugaan kejahatan macam ini kita harus ke pusat dulu untuk mendapatkan atensi. Kan aneh juga”. Sesalnya


Lebih lanjut aktivis asal Konawe Utara itu menjelaskan, kegiatan CV. Unaaha Bakti Persada (UBP) saat ini seharusnya sudah tidak dapat di tolerir lagi. Sebab dugaan kejahatan yang di lakukannya menurut hendro sudah diluar batas kewajaran.


“Ini bukan yang pertama kali yah seingat saya, Bahkan dulu saat di sidak oleh anggota DPRD Prov. Sultra kalau nda salah perusahaan ini sempat di usulkan untuk di hentikan. Tapi faktanya sekarang mulai lagi bahkan dengan Kontraktor Mining nya juga kami duga ikut menggarap diluar WIUP CV. UBP ini”. Jelas Don HN sapaan akrabnya (red).


Olehnya itu, Hendro berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang masih memiliki jiwa penegak hukum yang tinggi di daerah ini untuk segera turun ke lokasi CV. Unaaha Bakti Persada (UBP) di Wilayah Blok Morombo, Kab. Konawe Utara dan melakukan penyelidikan serta penindakan sebagaimana mestinya.

Baca Juga  DI DUGA TIDAK MEMILIKI ISIN TERMINAL KHUSUS (TERSUS) PT.KASMAR TIAR RAYA BAKAL KAMI LAPORKAN KE MENHUB RI DAN MABES POLRI

Demi terciptanya penegakkan supremasi hukum yang adil sesuai amanat dengan amanat undang-undang serta beradasarkan pada asas equality before the law (Kesamaan di hadapan hukum).


“Harapan kami tentunya agar masih ada penegak hukum yang memiliki jiwa penegak hukum yang tinggi. Agar bisa menuntaskan apa yang menurut lagi melanggar ketentuan perundang-undangan dalam hal ini, dugaan ilegal mining CV Unaaha Bakti Persada di Wilayah Blok Morombo, Konawe Utara”. Tutupnya

Sampai berita ini terbit Tim awak media petasultra.com masih mencari Informasi lebih lanjut dan Sampai Saat ini belum menemukan Pihak terkait (Cv Unaha Bakti Persada) untuk Mengklarifikasi Dugaan Yang di Ungkapkan Narasumber Kepada Awak Media PetaSultra.com

Komentar

News Feed