oleh

GEMA SULTRA. BAKAL LAPORKAN PT.ANDALAS KE MABES POLRI DAN ESDM RI ATAS DUGAAN PENAMBANGAN TANPA MENGANTONGI IUP DAN IPPKH.

JAKARTA | Masuknya investasi pertambangan di suatu daerah tentu bisa membawa dampak positif untuk kemajuan daerah tersebut, akan tetapi harus juga melangkapi segalah dokumen perisinan untuk melakukan aktivitas investasi pertambangan. (24/3/21)

Lain halnya dengan PT.Andalas yang kuat kami duga di dalam aktivitasnya melakukan penambangan tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan juga tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai izin melakukan aktivitas pertambangan

Hal tersebut di sampaikan Arnol Ibnu Rasyid Selaku Ketua umum Gerakan mahasiswa anoa Sulawesi tenggara (GEMA SULTRA) bahwa kami sangat kuat menduga aktivitas PT. Andalas yang melakukan penambangan di Blok Mandiondo Kabupaten Konawe Utara (SULTRA) itu melakukan ilegal mining artinya bahwa di dalam aktivitasnya tidak mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dalam melakukan aktivitasnya

Lanyut arnol, ini jelas menyalahi aturan perundang-undangan bahwa telah di atur dalam pasal 38 ayat (3) UUD No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan (UUD kehutanan) dan jelas juga sudah melakukan aktivitas pertambangan tanpa IUP

Baca Juga  Kuat Dugaan PT. Sriwijaya Kebal Hukum, PP JAMINDO Bakal Lapor Ke Mabes Polri & Kementerian Esdm!!!

“Tidak ada yang membenarkan melakukan penambangan tanpa IUP dan IPPKH, maka secepatnya harus ada tindak tegas dari instansi terkait dalam menegakkan supremasi hukum sesuai ketentuan undang-undang” Tegas Arnol

Persoalan ini jelas tidak boleh di biarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang maka dari itu kami akan segera melaporkan PT. Andalas ke Mabes Polri dan ESDM RI agar segera di tindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. “Tutup Arnol”

Sampai berita ini terbit tim awak media PetaSultra.com masih mencari kontak perusahan PT ANDALAS untuk mengklarifikasi Dugaan ini.

Komentar

News Feed