oleh

Diduga Dana Kelurahan Polara Konkep ada yang janggal, Pemuda LIRA Akan membawa kerana hukum

PETASULTRA.COM,Konawe Kepulauan – Pemuda Lumbung informasi Rakyat (LIRA) ,Persoalkan Dana Kelurahan Polara,Kecamatan Wawonii Tenggara,Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait mekanisme yang tidak sesuai prosedural Dana kelurahan itu peruntukanya 2020.(31/12/2020)

“dia kasih habis di jalan tani sebanyak 370 juta kemudian anggaran itu tidak sesuai mekanisme musyawarah,kalau acuan kami kelurahan itu sama prinsipnya seperti dana desa tetapi lebih spesifiknya dana desa karna ada aturan secara teknis dalam pelaksanaan”ungkap tito Pemuda LIRA

Kalau dana kelurahan ini saya sudah konfirmasi kepada kabag pemerintahan dia salah satu pejabat di konkep,menjelaskan bahwa dana kelurahan itu dia mengacu bendahara umum daerah (BUD). Permendagri 130 namun di 130 itu di poin 11 dalam pasal 7 menerangkan dan ayat 1, penetapan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dan pasal 6 di lakukan melalui musyawarah pembagunan kelurahan.

Poin kedua ayat dalam pasal 7 di Permendagri 130 ayat 2 dalam hal terdapat penambahan dan atau perubahan kegiatan. pembagunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana di maksud pada ayat 1 di lakukan melalui musyawarah antara lurah dan pemberdayaan masyarakat LPM.

Yang di maksud melalui bendahara umum daerah (BUD) tidak terdapat dalam pelaksannaan anggaran

Baca Juga  Salah Satu DPO Kasus Pembunuhan Alm. Ipang, Dicokok Polisi di Kaltim

Di Pelaksanaan anggaran dalam pasal 12 kepala daerah menetapkan lurah selaku kuasa pengguna anggaran. untuk melaksanakan kegiatan pembagunaan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Ayat 2 Lurah selaku kuasa penguna anggaran sebagai di maksud pada ayat 1 merujuk menunjuk pejabat penata usahaan keuangan pembantu dan PPTK di kelurahan

Ayat 3 kepala daerah menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku penguna anggaran dan tidak terdapat di Bendahara Umum Daerah (BUD) itu pelaksanaan anggaraan dana kelurahan untuk di lelang

“Nah sementara di kita cek di website sirup sudah ada pemenangnya yang di kerjakan oleh kontraktor”terang Tito

Seharusnya harus melalui pemberdayaan masyarakat terus kemudian mekanisme yang di melalui musyawarah kelurahan,nah ini tidak pernah di lakukan oleh lurah untuk musyawarah bersama masyarakatnya Tiba tiba di tahun 2020 turun anggaran dihapus semua total 370 di habiskan untuk jalan usaha tani menurut kami ini menyalahi aturan.

Seharusnya lurah ini menggadakan musyawarah prinsipnya sama dengan anggaran Dana Desa (DD), tapi dana desa lebih spesifik tentang teknik pelaksanaan dan kemudian sesuai usulan masyarakat itu yang di tetapkan sebagai kegiatan di dana kelurahan. Jelas tito

Baca Juga  Program Rutilahu Wilayah Kodim 0824 Jember Perbaiki Total 250 Rumah Warga Yang Membutuhkan

Karena di pelaksanaan anggaran itu tidak di temukan dana kelurahan untuk di lelang ,dan itu di katakan oleh Permendagri 130 jelas Terus kemudian kami meminta segera di pertangung jawabkan dan kami juga akan membawa persoalan ini kerana hukum ke polda sultra. Pungkas tito

Sampai berita ini tayang pemerintah kelurahan belum bisa dihubungi.

Komentar

News Feed