oleh

Diduga PT MPI Garap Kawasan Hutan lindung Polda Sultra Di Minta Turun Tangan 

Konawe-petasultra.com – Lembaga Poros muda Sultra  mendesak dinas kehutanan prov Sultra  dan Polda Sultra untuk memeriksa kegiatan pertambangan PT muda prima insan terletak di desa amosilu,  Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra yang diduga dalam izin pertambangannya berada dalam kawasan hutan

“Kita tidak menolak investasi tambang untuk pertumbuhan ekonomi hanya saja kita meminta agar  Polda  Sultra ,segera melakukan tindakan terkait kegiatan pertambangan PT muda prima insan ( MPI) apabila terbukti melakukan kegiatan dalam kawasan hutan , karena kegiatan pertambangan  tidak diperkenankan melakukan kegiatan di kawasan hutan sebelum melengkapi dokumen ,ujar Ketua umum poros muda Sultra Jefri rembasah (Kamis/24/12/2020)

Jefri menegaskan adapun upaya pemerintah setempat melakukan Penurunan status dari kawasan hutan ke kewasan industri itu butuh kajian yang serius di karenakan  Penurunan status kawasan hutan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan pasal 39 menyebutkan, bahwa perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi hanya bisa dilakukan, dengan ketentuan jika kawasan hutan lindung tersebut sudah dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan Hutan Lindung. Kriteria suatu wilayah bisa ditetapkan sebagai hutan lindung dapat dilihat pada SK Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, yang pada dasarnya merujuk kepada lereng lapangan dan jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan intensitas hujan dari wilayah yang bersangkutan.

Baca Juga  Jalur Seribu Lubang Jalan Poros Abuki LPMP-Sultra Angkat Bicara

Lebih tegasnya Jefri menutupkan, berdasarkan peraturan per undang-undangan kehutanan pasal 85 ayat 1 dan 2 serta pasal 12 huruf g berbunyi bahwa korporasi yang membawa alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan di gunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dapat di penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5 Miliar dan paling banyak Rp 15 Miliar.

“Dan Sesuai dengan Pasal 134 Ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara menyebutkan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari istansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”katanya

Dia menuturkan, ini dipertegas pada Pasal 50 ayat 3 huruf G Jo Pasal 38 ayat 3 Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Baca Juga  Dirresnarkoba Polda Jatim Gagalkan Peredaran Shabu 13 Kg Lebih

hingga berita ini di tayangkan pihak media belum terkonfirmasi pihak perusahaan PT MPI

Komentar

News Feed