PETASULTRA.COM. KENDARI . Terkait kedatangan 500 TKA Cina, AMPUH Sultra “Warning” pemprov sultra potensi terjadinya gerakan besar yang bisa berujung pada konflik horizontal.
Beredarnya kabar tentang disetujuinya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal cina untuk hadir di Bumi Anoa Sultra oleh Gubernur Sultra H. Ali Mazi, S.H. Menuai banyak sorotan dari berbagai elemen.
Salah satunya datang dari Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (ampuh) Sulawesi Tenggara (sultra) Hendro Nilopo.
Don HN sapaan akrab Hendro Nilopo mengutarakan apa yang di sampaikan oleh Gubernur Sultra H. Ali Mazi, S.H saat ini sangat berbanding terbalik dengan pernyataan yang di sampaikan pada bulan April 2020 kepada beberapa awak media yang menyampaikan menolak kedatangan 500 TKA asal Cina di bumi anoa ini.
“Pernyataan Pak Ali Mazi ini buat bingung masyarakat, bulan 4 lalu menyampaikan penolakan 500 TKA asal Cina masuk ke sultra atas nama masyarakat sultra. Tetapi sekarang menyetujui lagi masuknya 500 TKA itu juga atas nama masyarakat, ini aneh”.
Tak tanggung-tanggung pihaknya menyarankan agar dalam membuat pernyataan Gubernur Sultra berhenti (stop) mengatas namakan masyarakat sultra. Apalagi jika pernyataan itu justru bertentangan dengan keinginan masyarakat sultra itu sendiri.
“Kami sarankan agar Pak Gub ini stop lah atas namakan masyarakat dalam membuat pernyataan, apa lagi jika pernyataan yang di sampaikan itu justru bertentangan dengan keinginan masyarakat itu sendiri”.
Pihaknya juga mengingatkan jika 500 Tenaga Kerja Asal (tka) yang berasal dari negeri lahirnya corona itu jadi dihadirkan di bumi anoa maka tidak menutup kemungkinan akan adanya gerakan besar-besaran dari berbagai elemen yang ada di sultra ini, yang bisa saja berujung pada konflik horizontal.
“kami ingatkan agar pemprov menganalisa terjadinya hal-hal yang tidak diingunkan jika 500 TKA asal Cina itu dipaksakan hadir di Bumi Anoa ini, bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya gerakan besar-besaran dari berbagai elemen yang bisa saja berujung pada konflik horizontal”. tegasnya
Untuk itu pihaknya juga menambahkan apa yang disampaikan bukanlah sebuah ancaman tetapi merupakan sebuah peringatan kepada pemprov agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat sultra secara umum dalam menentukan sikap.
“Apa yang kami sampaikan bukanlah sebuah ancaman tetapi sebuah peringatan untuk Pemprov agar lebih berpihak kepada masyarakat dalam menentukan sikap”. Tutup Don HN
