PETASULTRA.COM – MUNA. Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO, Muhammad Gustam, menilai jika keseriusan Bupati Muna Barat, LM. Rajiun Tumada, tekesan tak perduli dalam percepatan penanganan Covid-19 diwilayahnya.
Pasalnya, Mubar dalam mengantisipasi dampak pandemi virus corona terutama pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat sangat lamban, karena saat ini realokasi APBD T.A 2020 belum juga dilakukan, berdampak apa yang menjadi harapan masyarakat untuk dapatkan bantuan menjadi redup ditengah pemerintah Mubar telah menerapkan agar tetap dirumah (Stay at Home).
“Muna Barat terkesan hanyut dalam mengantisipasi virus corona saja dengan meminta masyarakat stay at home dan menjaga jarak fisik tanpa memikirkan dampak ekonomi nya,” cibir Gustam, Kamis (9/4/2020).
Menurut Gustam yang juga warga Desa Guali Kecamatan Kusambi, Mubar itu, ketidak seriusan Bupati Mubar dalam menangani dampak sosial-ekonomi Covid-19, terlihat dari belum adanya langkah koordinasi dengan pemerintah desa diwilayahnya terlebih kepada Pemprov dan Pemerintah Pusat demi menghindari tumpang tindih data dan duplikasi program.
Selain itu, Bupati Mubar, LM. Rajiun Tumada yang diketahui ikut dalam bursa calon Bupati pada Pilkadan Muna, disinyalir lebih mementingkan kegiatan pencitraannya di Muna yang ditandai dengan menghadiri acara hajatan ditengah penerapan social distance.
Tak hanya itu, sejumlah Kepala Bidang Mubar juga diduga kuat ikut sibuk mengatur kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Muna.
“Harusnya mereka jangan keluyuran dulu, fokus atasi penyebaran corona dan dampaknya saja dulu di Muna Barat,” sindirnya disela membahas proses penanganan penyebaran wabah dan strategi mengatasi dampak ekonomi dan sosial Covid-19 di Sultra bersama jajarannya.
Olehnya itu, Gustam menekankan agar Bupati Muba segera mengintruksikan OPD melakukan pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan program bantuan dan menyampaikan data tersebut termasuk usulan tambahan Program Keluarga Harapan (PKH) demi mengatasi dampak sosial-ekonomi covid-19.
“ingat, mereka yang sedang menunggu bantuan adalah kelompok marhaen yang telah memilih Rajiun Tumada sebagai Bupati Muna Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut Gustam menjelaskan bahwa Pemerintah pusat dan Pemprov Sultra telah menganggarkan Jaring Pengaman Sosial dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 110 triliun dan Rp. 65 miliar.
Distribusi anggaran ini kedepan dapat melengkapi keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota termasuk Muna Barat dalam menangani dampak sosial-ekonomi masyarakatnya.
Selain memaksimalkan Anggaran Jaring Pengaman Sosial, BEM FEB juga menghimbau Pemerintah Daerah khususnya Muna Barat agar berkoordinasi dengan Baznas.
“Dana amal dan zakat yang terdapat di Baznas dalam kondisi seperti ini dapat diminta disalurkan di warga terdampak. Hal tersebut untuk antisipasi kontijensi wabah covid-19, karena belum ada pihak yang mampu memprediksi seberapa lama bencana wabah ini” ungkap Gustam.
Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak khususnya tenaga kesehatan, babinsa dan babinkamtibmas yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya dalam penanganan Covid-19 di Muna Barat.
Penulis: Arto Rasyid
