oleh

Umumkan Tarif Baru Dirjen Akan awasi Kepuasan Masyarakat Dan Kesejahteraan Pengemudi

PETASULTRA.COM – JAKARTA. Pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada Senin (02/09/2019) di Kementerian Perhubungan yakni mulai pukul 00 : 00 WIB tadi malam, telah berlaku tarif baru bagi ojek online di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tarif ini berlaku sesuai sistem zonasi tiap Kota/Kabupaten.

Dalam keterangannya Dirjen Budi menjelaskan, “Dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi, terdapat 3 sistem zonasi yaitu : zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali ; zona 2 yaitu terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ; dan zona 3 yaitu Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua,” yang juga menambahkan sebelumnya kenaikan tarif ojek online ini naik secara bertahap di beberapa wilayah, kini seluruh wilayah telah resmi naik menurut ketentuan zonasi tiap area.

Dijelaskan besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 – Rp 10.000, sementara Zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000 – Rp 10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000 – Rp 10.000.

Baca Juga  Leluasa Menggarap Ore Nikel P3D Konut Duga PT Mandiri Perkasa Tak Mengantongi Izin IUJP Dan SKT!!
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat mengumumkan tarif baru ojek online

Ditambahkan, “Kini sudah berlaku di seluruh Kabupaten/Kota, ada 224 Kota/Kabupaten seluruh Indonesia yang menerapkan tarif baru ini. Sebelum diberlakukan tarif baru ini, dari pihak asosiasi pengemudi dan aplikator sudah menyetujui (tarif baru ini),” urainya.

Dirjen Budi juga menjabarkan bahwa untuk pengawasan pihaknya meminta bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, “Cukup banyak jumlah Kotanya, terkait pengawasan saya tidak dapat mengoptimalkan staff yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), jadi untuk pengawasan saya minta untuk Kadishub Kabupaten/Kota turut melakukan pengawasan tarif sebagaimana Keputusan Menteri tersebut,” jelas Dirjen Budi.

Dirjen Budi menjelaskan bahwa evaluasi akan dilaksanakan satu minggu sejak pemberlakuan tarif baru secara nasional, “Dengan demikian tugas saya selanjutnya adalah melakukan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat kesejahteraan pengemudi. Termasuk nantinya mengenai ekosistem ojek online ini, dan dilihat apakah peraturan ini sudah berjalan efektif,” katanya.

Hadir mendampingi Dirjen Budi Ahmad Wahyudi selaku Kasubdit Angkutan Multimoda dan Antarmoda Direktorat Angkutan Jalan serta Pitra Setiawan sebagai Kasubbag Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (Red)

Baca Juga  DI DUGA TIDAK MEMILIKI ISIN TERMINAL KHUSUS (TERSUS) PT.KASMAR TIAR RAYA BAKAL KAMI LAPORKAN KE MENHUB RI DAN MABES POLRI

Komentar

News Feed