PETASULTRA.COM – JAKARTA. Dihadiri oleh kurang lebih 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia, Konferensi Hukum Tata Negara ke – 6 yang diadakan di Istana Negara dibuka Presiden Joko Widodo Senin (02/09/2019).
Kepala Negara dalam sambutannya melontarkan sebuah pertanyaan yang relevan dengan kondisi global saat ini, “Bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah?” tanya Presiden dihadapan para pemerhati hukum tata negara tersebut.
Menurut Presiden, sering ditemukan perubahan dalam berbagai bidang yang belum mampu dijangkau secara cepat oleh regulasi, “Kemarin di Osaka, di G20, berbicara satu saja belum bisa ada yang memberi contoh mengenai hukum untuk pajak digital. Ini baru satu, belum nanti yang lain – lain. Ini pun masih perdebatan semua negara bagaimana memajaki sistem online,” ucapnya.
Kata Presiden hal ini harus segera direspons, termasuk oleh kalangan hukum tata negara dan administrasi negara, “Hukum kita, termasuk hukum tata negara, harus responsif, harus fleksibel, terhadap perubahan – perubahan ini. Hukum tata negara kita harus membuka ruang – ruang terobosan dan mendorong lompatan – lompatan,” tuturnya.
Presiden minta dipikirkan bersama sehingga ke depan hukum dapat memberikan fleksibilitas bagi kita dalam menghadapi perubahan, “Perubahan yang sangat cepat ingin kita respons dengan pelaksanaan di lapangan yang cepat (tapi) tidak bisa juga karena hukum kita yang mengatur yang itu tidak memungkinkan saya jalankan,” kata Presiden.
Persaingan yang muncul akibat perubahan cepat tersebut tak bisa dipandang remeh, “Kita membutuhkan hukum tata negara yang memandu kita untuk berjalan cepat dan selamat. Cepat tapi selamat. Enggak bisa hanya dapat selamatnya tapi enggak cepat, (bisa) ditinggal kita,” ujarnya.
Menurut Presiden perlu dikaji cara terbaik mengatur hubungan antar lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal, “Saya berharap konferensi ini benar – benar melihat jauh ke depan. Kita membutuhkan inovasi – inovasi gagasan dari bapak/ibu para pakar sehingga tata negara dan administrasi negara kita dapat membuat bangsa kita bergerak dalam membangun Indonesia maju ke depan,” tandasnya.
Hadir pada konferensi tahunan tersebut antara lain Prof. Dr. Moh. Mahfud MD selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Red)
