PETASULTRA.COM – JAKARTA. Telah kulihat cahaya di ujung terowongan. I see “the light at the end of the tunnel.” Itulah idiom populer yang menggambarkan masa kegelapan segera berakhir. Akan datang titik balik yang dikiaskan dengan terlihat cahaya di ujung terowong.
Titik balik yang menjanjikan dalam pilpres 2019 juga terlihat. Praktis 3 hari, 21 Mei – 23 Mei 2019, semua kita terperangkap dalam terowongan gelap.
Titik balik itu datang karena dua perubahan kebijakan Prabowo. Pertama, melalui video yang diviralkan, Prabowo meminta para pendukung yang bergerak di jalan untuk percaya kepada pemimpin. “Pulanglah ke rumahmu masing – masing. Hindari kekerasan.”
Sebelumnya terkesan justru kubu Prabowo menyulut People Power turun ke jalan. Mereka memprotes apa yang dinarasikan sebagai kecurangan pemilu berdasarkan versinya sendiri.
Efek aksi protes di jalan sudah bisa diduga. Datang penumpang gelap. Di antara aktivis demokrasi yang murni aksi damai, menyelinap massa yang sengaja untuk rusuh dan pro – kekerasan. Aksi rusuh ini tak bisa dikendalikan lagi oleh aktivis yang murni.
Kedua, melalui tim hukum, resmi kubu Prabowo memprotes narasi kecurangan pemilu melalui jalur konstitusi. Forumnya bernama Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, kubu Prabowo terkesan tak ingin menempuh jalur mahkamah konstitusi. Ketik saja Om Google, pernyataan Amien Rais dan Titiek Suharto, figur sentral dalam tim Prabowo, acap menyerukan gerakan turun ke jalan. Seolah mereka ingin mengulangi people power tahun 1998.
Sudah dapat diduga, dalam Mahkamah Konstitusi, kembali Prabowo akan kalah. Di tahun 2014, untuk membalikkan kekalahan 5,4 juta suara dari Jokowi, tim hukum Prabowo tak mampu. Kini di tahun 2019, kesulitannya tiga kali lipat. Tim hukum Prabowo harus membalikkan kekalahan sekitar 17 juta suara!
Tapi justru di sana titik terang. Cahaya itu terlihat di ujung terowongan, karena dipilihnya prosedur demokratis untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
Tak ada negara demokrasi yang bisa survive jika setiap kali pemilu presiden berlangsung, setiap kali pula diwarnai kerusuhan. Tak ada demokrasi yang bisa berkualitas jika setiap kali pemilu presiden, setiap kali pula sang capres tak mau ikut “the rule of the game.”
Sebaliknya, Sang capres mengklaim menang sendiri. Ia hanya ingin dengar hitungan sendiri. Ia bahkan menafikkan hasil lembaga resmi yang ditunjuk undang – undang. Ketika kalah, Ia memilih turun ke jalan!
Dalam literlatur demokrasi dikenal apa yang disebut “democracy as the only game in town.” Ini prasyarat jika sebuah negara ingin membangun demokrasi yang terkonsolidasi.
Harus ada prinsip yang disepakati oleh para elit utama. Bahwa prosedur dan mekanisme demokrasi adalah satu satunya sarana yang mereka pilih untuk berkompetisi. Bahwa prosedur dan mekanisme demokrasi hanyalah satu satunya wahana yang mereka sepakati untuk menyelesaikan konflik dan sengketa.
Di semua negara demokrasi yang maju, perbedaan pandangan elit bisa sangat frontal. Di aneka peradaban modern, para elit bisa sangat berbeda diametral tentang apa yang baik dan benar untuk kebijakan publik. Perbedaan elit di negara maju bahkan bisa lebih ideologis dan konfliktual dibandingkan elit di Indonesia yang lebih pragmatis.
Namun semua sepakat untuk melombakan kepentingan dan visinya dalam sistem demokrasi. Tersedia pemilu. Masing – masing memiliki kesempatan yang sama untuk merebut “the heart and the mind” dari rakyat.
Jika salah satu peserta merasa ada kecurangan dalam pemilu, semua juga sepakat. Ada satu lembaga yang ditunjuk untuk menuntaskannya. Mereka tak memilih jalan dan lembaga lain.
Mata rakyat banyak ikut mengawasi. Media, apalagi media sosial dimana – mana. Mereka bisa merekam apa saja. Mereka bisa menyebarkan segala. Pengawasan publik membuat hal ihwal menjadi transparan. Kong kalikong bisa diminimalkan, bahkan dinililkan.
Jika ada elit yang ingin menempuh jalan non – demokratis, meminta lawan mengundurkan diri melalui tekanan massa, meminta saingan didiskualifikasi melalui ayat ayat agama, elit ini segera menjadi bahan komedi.
Aneka elit lain segera menyerang anda kira siapa diri anda merasa berada di atas konstitusi? Situasi ini pelan – pelan membuat elit dan massa melakukan “self – cencorship,” mengambil posisi yang layak dan proper saja.
Kubu Prabowo sempat terperangkap dalam arus yang rawan itu. Kerusuhan 3 hari, 21 – 23 Mei 2019, cukup menyentak kubu Prabowo untuk mengubah haluan.
Selesai sahur di bulan puasa, sambil menghirup kopi, saat yang hikmat untuk merenung. Apa lesson to learn dari huru hara pilpres 2019 ini? Banyak yang bisa kita renungkan. Tapi kita mulai dengan satu hal saja.
Para capres harus mengembangkan kultur politik agar ia mendapatkan data situasi yang benar. Sangatlah bahaya jika sang capres begitu ditakuti oleh lingkarannya, sehingga lingkaran itu hanya memberikan data asal bapak senang. Sangat celaka jika data itu data yang salah dan asal asalan pula.
Dua kali Prabowo sujud syukur merasa menang dalam pilpres 2014 dan 2019. Dua kali sudah Prabowo bahkan merayakan kemenangan. Dua kali pula Prabowo tak peduli bahwa ada data lain yang sebaliknya, yang bahkan lebih kredibel.
Di tahun 2019, bukankah Prabowo sudah merasakan ia bisa tertipu oleh kasus Ratna Sarumpaet? Seharusnya Prabowo juga awas bahwa Ia juga bisa tertipu oleh lingkarannya sendiri soal data kemenangan.
Jika Prabowo mengembangkan kultur politik yang membuatnya terbuka pada data alternatif, Prabowo akan cepat tahu dan waspada, “jangan – jangan klaim kemenangan 62 persen, lalu turun tapi tetap menang 54.24 persen, jangan – jangan ini data yang salah pula! Jangan – jangan Ia diberikan data palsu seperti palsunya kasus Ratna Sarumpaet!”
Memiliki data yang benar itulah pangkal dari politik yang benar. Mustahil kita bisa melangkah dengan benar jika data di kepala kita salah.
Beruntunglah seorang pemimpin jika ia dikelilingi oleh para sahabat yang mencintainya dengan memberikan data yang benar, yang tak ingin “asal bapak senang” dengan memberikan data yang salah. Persahabatan dalam kebenaran itu umumnya terjadi dalam lingkungan pemimpin yang demokratis.
Beruntunglah pemimpin yang dikelilingi oleh mereka yang tetap memelihara keberanian menyampaikan hal yang benar, Sabtu (25/05/2019). (Red/*)
[artikel number=5 tag=”politik-4″]